TANGERANG | Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA 21 Kabupaten Tangerang tahun 2019 mulai muncul ke permukaan.
Hal ini berdasarkan temuan beberapa poin yang diduga adanya transaksi penggunaan anggaran fiktif dan mark up harga pembelian.
Melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada vinus.id, pada Rabu, (03/06), Yunihar Arsyad selaku kuasa hukum Komite Sekolah, membeberkan sejumlah bukti penyelewengan dana BOS tersebut.
“Atas informasi dari klien, saya memerintahkan kepada tim untuk melakukan audit. Setelah melakukan pengecekan, ditemukan jumlah Dana BOS yang telah diselewengkan oleh Kepala Sekolah Bapak Wiji, S.Pd., M.Pd dan Bendahara sebelumnya Bapak Subaih, SE sebesar Rp444.898.259,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kuasa hukum dari LBH Ansor Tangerang tersebut menguraikan modus yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dengan cara membuat alokasi anggaran untuk kegiatan dan pembelanjaan rutin tetapi tidak direalisasikan.
“Melakukan belanja rutin tetapi harga di mark up. Untuk melengkapi laporannya, bendahara mencetak beberapa nota dari berbagai supplier yang ada di wilayah Tangerang,” tambahnya.
Selain itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak melibatkan Bapak H. Andi Jueni selaku Komite Sekolah. Hali ini tidak sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2020 tentang Juknis Dana BOS.
Yunihar meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidiakan, dan Komisi V Provinsi Banten untuk segera melakukan tindakan.
“Segera lakukan mutasi atau non job Kepala Sekolah dan Bendahara terdahulu. Agar terciptanya suasana yang kondusif dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang terjadi kembali di SMA 21 Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. |We
