TANGERANG | Sistem Pencairan Keuangan Desa (Sipakades) yang dibuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang dikeluhkan banyak operator desa.
Selain menambah beban kerja, juga menghambat proses pencairan dana desa. Bahkan dinilai ilegal.
Kepada Vinus, salah satu operator desa mengatakan, sistem yang dibuat Pemda tidak efektif malah menambah panjang birokrasi serta beban kerjaan.
“Baru tahun ini, gimana tidak dipusingkan. Pakai SISKEUDES saja sudah rumit, ditambah lagi SIPAKADES. Tambah ruwet itu,” ujar pria dua anak yang tidak mau disebutkan namanya ini kepada awak media pada Senin, (29/11).
Baca Juga
- Soal Penyelewengan BLT, Lurah Sukamulya Angkat Bicara
- Terkait Penyelewengan BLT Kelurahan Sukamulya, Kantor Hukum Mata Hati Siap Dampingi Ibu Siti Aminah
Menurutnya, sistem yang dibuat dinas masih dioprasikan secara manual sehingga harus bulak-balik konsultasi ke dinas.
“Tidak otomatis, masih harus melalui operator yang ada di dinas untuk menyetujui sebuah usulan pencairan,” ungkapnya.
Selain itu, Ia mengatakan, proses persetujuan pencairan oleh operator dinas secara manual tidak efisien. “Bagaimana mau efisien, satu operator dinas harus melayani 246 desa yang ada di Kabupaten Tangerang,” sambungnya.
Sementara di tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Haerul Ma’mun mengatakan, kalau dilihat dari legalitas penggunaan sistem SIPAKADES sudah menyalahi aturan bahkan bisa dikatakan ilegal.
“Selain tidak terkoneksi ke website resmi milik Pemda, juga tidak ada cantolan hukumnya. Baik berupa Perda maupun Perbup yang membolehkan penggunaan sistem itu. Pencantuman logo Pemda juga sudah menyalahi aturan,” paparnya.
Selain itu, praktek yang dilakukan oleh dinas melalui sistem SIPAKADES membuka ruang adanya gratifikasi.
“Terbukti sistem tersebut masih dioprasikan secara manual. Sehingga membuka ruang untuk terjadinya praktik gratifikasi. Sangat disayangkan kejadian ini luput dari pengawasan bupati,” pungkasnya.
Untuk informasi, tahun ini DPMPD Kabupaten Tangerang selain memberlakukan layanan resmi SISKEUDES juga SIPAKADES. Keberadaan sistem itu dikeluhkan banyak orang terutama operator desa. |HR
