BANTEN | Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bank Banten disambut positif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pemeriksaan bukan sekadar formalitas, tapi juga jadi pijakan perbaikan nyata dan arahan jelas bagi Pemprov dalam tata kelola keuangan daerah.
Sekda Banten, Deden Apriandhi Hartawan menyebut, langkah BPK ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus menggali potensi PAD yang belum maksimal.
Baca Juga
- Resmi, Deden Apriandhi Hartawan Ditunjuk Jadi Sekda Banten Definitif
- Lima Nama Masuk Seleksi, Tiga Besar Calon Sekda Banten Segera Diumumkan
“Atas nama Pemprov Banten, kami berterima kasih kepada BPK. Dengan pemeriksaan ini, kami bisa lebih mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, khususnya terkait PAD dan Bank Banten. Semoga kehadiran BPK membawa manfaat bagi kita semua,” kata Deden, pada Kamis, (04/09).
Deden menegaskan, hasil pemeriksaan nantinya akan dijadikan pijakan untuk perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas.
“Apapun hasilnya, itu akan jadi dasar langkah perbaikan. Pemeriksaan ini bukan hanya evaluasi, tapi juga arahan bagi kami: mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya masukan BPK dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penerimaan PAD. Menurutnya, BPK punya peran strategis untuk membantu daerah menemukan sumber pendapatan baru yang lebih potensial.
“Tujuannya jelas, BPK ingin bantu kita menggali potensi baru sekaligus mengawasi jalannya proses pendapatan. Manfaatnya besar bagi kita semua,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov siap membuka data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, semua data akan kami siapkan. Dengan begitu, pemeriksaan bisa berjalan lancar, transparan, dan hasilnya bisa langsung jadi rujukan perbaikan,” tutup Deden. | Fjr
