TANGERANG| Warga Desa Kemuning bersama aparat pemerintah desa turun ke jalan menolak keras aktivitas galian tanah yang marak terjadi di wilayah Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, (08/05).
Dalam aksinya, warga menuntut agar pemilik galian, H. Daman dan kawan-kawan, segera menghentikan aktivitas penggalian. Mereka juga mendesak agar alat berat berupa eskavator dipulangkan dan jembatan darurat dari batang pohon kelapa yang digunakan truk pengangkut tanah segera dibongkar.
Koordinator aksi, Madil, menjelaskan bahwa kegiatan penggalian dilakukan tanpa izin dari pihak desa maupun otoritas terkait. Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut seharusnya tidak lagi berlangsung karena sudah dilarang melalui musyawarah dan kesepakatan bersama pada tahun 2025.
Baca Juga
- Aksi Demo Warnai Hari Jadi Ke-392 Kabupaten Tangerang
- Aksi Unjuk Rasa di Kantor Perhutani BKPH Serang, Warga Minta Hentikan Proyek Revitalisasi Gunung Pinang
“40 hektare tanah desa kami sudah tidak bisa ditanami karena digali. Sawah kami berubah jadi rawa dan cadas. Bahkan, sudah dua anak desa kami meninggal karena tenggelam di danau bekas galian,” ujarnya.
Madil, yang juga Ketua RW setempat, menyayangkan munculnya kembali aktivitas galian di Desa Kemuning. Ia menegaskan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan di SMK Jaya Buana untuk tidak membuka lagi galian tanah di desa tersebut. Ia juga menuding bahwa pelaku di balik kegiatan ini adalah pihak yang sama, yakni H. Daman dan kawan-kawan.
“Kami sudah tidak sudi ada galian di desa kami. Pak Camat, Pak Bupati Tangerang H. Maesyal Rasyid, Bapak Gubernur Banten Andra Soni, di mana bapak-bapak berada? Preman-preman datang lagi memaksa menggali tanah di Desa Kemuning. Mana Satpol PP, mana Kapolsek dan Danramil,” ucapnya.
Lebih lanjut Madil mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan di Pondok Pesantren Riadhul Jannah bahwa tidak akan ada lagi galian di Desa Kemuning. Mereka bahkan bisa bertani dua kali setelah aktivitas galian dihentikan. Namun, kini tanah mereka kembali dirusak dengan adanya galian yang dibuka lagi.
Warga juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan.
Mereka menilai kehadiran kembali galian tanah di Desa Kemuning justru menghancurkan lahan pertanian, dan meminta perhatian dari Menteri Pertanian karena mereka juga ingin tetap bisa bertani tanpa ancaman kerusakan lahan.
“Kami, Aliansi Masyarakat Kemuning, bersumpah menolak galian tanah ada di desa kami. Usir Beko dari desa kami! Rakyat Kemuning bersatu, tidak bisa dikalahkan!,” pungkasnya. |Fjr
