TANGERANG | Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Balaraja angkat bicara soal polemik pungutan biaya administrasi kepada para pencari kerja melalui lembaga milik kelurahan itu.
Melalui ketua dan sekretaris, lembaga penyalur tenaga kerja tersebut membantah terkait praktik yang mereka lakukan disamakan dengan percaloan.
Kepada Vinus, Ketua LPMK Balaraja Ishar Humami mengatakan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan perusahaan jauh sebelum wilayah ini menjadi kelurahan. Tepatnya sejak tahun 1996.
Baca Juga
- Soroti LPMK Balaraja, Aktivis Tangerang: Pencari Kerja Tetap Sengsara, Calo Semakin Kaya
- Melalui Rutilahu, Baznas Tangerang Serahkan Kunci Rumah Milik Warga Balaraja
Menurutnya, upaya itu dilakukan guna mengembangkan potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Balaraja.
“Alhamdulillah dengan diplomasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Simbiosis mutualisme dibangun oleh kedua belah pihak sampai sekarang,” ujar mantan Kepala Desa Balaraja ini pada Kamis, (25/03).
Hal senada disampaikan Sekretaris LPMK Balaraja Rizal Kurniawan. Menurutnya, kehadiran lembaga itu sangat membantu masyarakat. Terlebih program yang dijalankan mampu membiayai berbagai kebutuhan, terutama di bidang sosial.
“Setiap bulan, seluruh rekening listrik musala dan masjid berikut petugas kebersihannya yang ada di Kelurahan Balaraja kami yang bayar. Belum lagi sumbangan untuk peringatan hari besar Islam dan Nasional. Bahkan kami memiliki satu unit ambulan, juga untuk kepentingan masyarakat,” ungkap pria yang juga aktivis GMNI ini.
Untuk itu, lanjut Rizal, pihaknya menyayangkan orang luar memberikan pandangan negatif terhadap lembaganya. Bahkan, ia membantah jika LPMK disamakan dengan calo.
“Kami hanya melakukan perekrutan tenaga kerja dengan perusahaan yang sudah bekerjasama. Soal proses seleksi dan menentukan masuk tidaknya, itu murni dari pihak perusahaan,” pungkasnya. |HR
