SERANG | Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten Tommy Yudhistira, meminta Pemerintah Provinsi Banten transparan soal dana dan data.
Menurutnya, selama ini masyarakat hanya disuguhkan informasi terkait besarnya anggaran penanganan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Banten yang konon mencapai 2 triliun.
“Uang sebesar itu semestinya Pemprov menyampaikan secara transparan kepada publik. Darimana dana itu diperoleh. Bagaimana prosedur, mekanisme, dan teknis penggunaannya”, tutur Tommy.
Ia juga mengkritisi, sejauh ini tidak ada keterbukaan data Jaring Pengaman Sosial yang mencapai 421.177 penerima. Publik sulit mengakses, siapa aja mereka yang tercover oleh provinsi.
Masih menurut Tommy, itu bukan jumlah sedikit. Apalagi banyak laporan yang masuk ke Posko Aduan LBH Ansor Banten. Terutama untuk segmen buruh terdampak. Nyaris tidak ada yang mendapatkan bantuan.
Untuk itu, Tommy mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Banten berani menyampaikan data penerima JPS secara transparan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. Jangan sampai niat baik Pemerintah untuk membantu rakyat di tengah pandemi justru salah sasaran.
“Buka data dan evaluasi secara menyeluruh, termasuk buruh yang dirumahkan dan PHK. karena fakta di lapangan, banyak masyarakat, khususnya warga yang rentan terdampak malah tidak tersentuh”, pungkas Tommy.
Hal yang sama diutarakan Koordinator Data pada Posko LBH Ansor Banten. Data Buruh terdampak Covid-19 sudah mencapai 23 ribu. Baik yang PHK maupun dirumahkan.
Sangat besar kemungkinan angka tersebut terus bertambah. Karena informasi yang masuk, akhir Ramadan ini ada banyak perusaahaan yang merumahkan karyawan.
“Harus dibuka, terkait data penerima Jaring Pengaman Sosial, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten”, ujar Koordinator Data Aduan Posko Terdampak Covid-19 pada Sabtu, (09/05). | We
