Mengurai Benang Kusut Bansos

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd.

LEBARAN 2020 atau Hari Raya Idul Fitri 1441 H tinggal menghitung hari. Pandemi virus corona (Covid-19) membuat Lebaran kali ini tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi, dampak ekonomi juga dirasakan banyak warga yang membuat kehidupan mereka makin susah.

Di sisi lain, sejumlah bantuan yang disalurkan pemerintah juga belum menyelesaikan persoalan. Bahkan, masih terdapat tumpang tindih data penyaluran bantuan sosial (bansos) antara pusat dan daerah.

Pemerintah mengklaim, penyaluran jaring pengaman sosial di Indonesia saat pandemi Covid-19 sebenarnya sudah mencakup 55% penduduk Indonesia yang terdampak.

Jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bansos dana desa. Juga termasuk diskon tarif listrik hingga program kartu prakerja.

Kendati demikian, pemerintah tak menampik, bahwa telah terjadi tumpang tindih atau overlapping dalam penyaluran bansos, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain: Program Keluarga Harapan mencapai Rp16,56 triliun dan Kartu Sembako atau BPNT sebesar Rp14,1 triliun.

Pemerintah sudah mengeluarkan Rp110 triliun untuk program jaring pengaman sosial tersebut dari total Rp405 triliun anggaran penanganan Covid-19. Setiap program memiliki nilai manfaat dan sasaran yang berbeda.

Kartu sembako diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp200 ribu per bulan selama setahun. Ada pula subsidi listrik gratis bagi 24 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA dan diskon sebesar 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni).

Pemerintah kini juga menjadikan program kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial, yang mana menyasar 5,6 juta penerima manfaat untuk mereka yang terkena PHK dan sektor informal terdampak Covid-19. Sebanyak 5,6 juta penerima kartu prakerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta/bulan dan insentif Rp2,55 juta. Pembayarannya dicicil selama 4 bulan.

Catatan Kritik

Saya menilai bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kala pandemi masih belum ada aksi? Rakyat terdampak sudah menjerit bansos mana bansos? Mana peran pemerintah? Terutama Kementerian Sosial?

Pemerintah harusnya fokus terlebih dahulu dalam distribusi bantuan, bukan kehal-hal yang lain. Dari data, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Namun hingga kini dana tersebut dinilai belum dirasakan oleh masyarakat kecil.

Pertanyaannya, sampai kapan warga menunggu, jika bansos dari pemerintah tak kunjung hadir?

Perlu diingat! bahwa kebijakan pemerintah dalam pendekatan jaga jarak (Social Distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) amatlah berdampak kepada masyarakat. Saya berharap agar pemerintah bekerja cepat agar imbas pandemi tidak berdampak ke sektor usaha lainnya.

Pemerintah tidak hanya sekadar bagi-bagi sembako, tapi juga memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial, harus ada tindak lanjut kebijakan mengatasi masalah bansos. Harus dipastikan semua rakyat yang terdampak corona kebutuhan hidupnya terjamin.

Modus Korupsi Bansos

Distribusi bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diwarnai masalah, mulai dari pendataan yang kacau, pengembalian bantuan karena tak adil, hingga pemotongan.

Salah satunya bahkan sempat viral, yakni di Jawa Barat, tepatnya di RW 8 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Kopo, Kota Bandung. Menolak bansos yang diberikan petugas, karena dari sekian masyarakat yang membutuhkan hanya dua kepala keluarga yang terdata.

Lain lagi Di Depok, oknum RT diduga menyunat bansos. Uang yang harusnya diterima warga Rp250.000,- tapi ada pemotongan Rp25.000,- sehingga masyarakat hanya mendapatkan Rp225.000,-. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.

Penulis pikir, masih ada modus-modus korupsi lainnya yang dapat terjadi, seperti mark-up anggaran, mark-down pendapatan, hingga memberi keuntungan bagi kepentingan lingkaran terdekat. Terutama ujung tombak pendistribusian.

Anggaran sebesar Rp110 triliun sebagai jaring pengaman sosial atau Rp405 triliun dari total anggaran itu bisa jadi potensi korupsi yang besar. Peluangnya terbuka lebar.

Kita perlu refleksi dari upaya pemerataan yang juga menjadi tujuan Bansos?

Pembagian dana bansos sangat bisa masuk dalam ranah hukum. Tatkala pembagian yang seharusnya diterima oleh yang berhak secara utuh ternyata masih ada pemotongan, baik dilakukan Kepala Desa, Lurah, maupun pejabat tingkat bawahnya. Berbagai modus disampaikan sebagai legitimasi dari pemotongan tersebut.

Modus yang bersifat konvensional dan terjadi di berbagai wilayah adalah pemotongan dengan dalih pemerataan tadi. Alasannya, banyak rakyat miskin (bahkan lebih miskin daripada yang menerima) ternyata tidak kebagian.

Karena itu, aparat pembagi memberanikan diri memotong dana bansos untuk disampaikan kepada yang lebih miskin atau yang sebenarnya lebih berhak, tetapi justru tidak menerima. Umumnya pelaku belum sempat membagikan kepada yang tidak beruntung, tetapi sudah keburu mencuat ke permukaan sehingga hukumnya kriminal.

Ada yang terasa mengganjal ketika pemotongan dilakukan dengan dalih pemerataan itu ditempuh. Pada satu sisi, ada niat mulia untuk secara bijak membagi kepada yang sangat membutuhkan. Merekalah yang tahu persis ”peta” konkret warganya yang sangat membutuhkan, tetapi banyak yang tidak menerima.

Namun, peraturan tegas melarang, bahkan mematok sanksi untuk para ”pembijak” tersebut. Paradoks itu seharusnya menjadi dasar perbaikan sebagai akomodasi terhadap pemerataan untuk pembagian yang akan datang.

Misalnya, dalam hal modus pembagian. Pada satu sisi, sensitivitas uang sebagai objek menyebabkan hukum sebagai pengatur memang harus bersifat sangat tegas. Artinya, secara umum dapat dipahami kalau saja hal itu diakomodasikan akan lebih mengembang lagi dan sangat mungkin mengundang modus penyimpangan baru.

Pola kebijakan yang akan ditempuh oleh pelaksana di lapangan bisa elastis, bahkan cenderung bias. Bagaimana tidak, dengan pembatasan yang begitu ketat saja masih bisa diakali, apalagi diberikan kewenangan lebih longgar.

Namun, pada sisi lain, perlu dipahami motivasi pemerataan tersebut. Benarkah hasil pemotongan disampaikan kepada yang lebih berhak atau tidak. Jadi, tidak dengan serta merta dihukumkan sebagai tindak kriminal.

Pola kriminalisasi sebagai rujukan bahwa sebenarnya hal itu dipandang sebagai tindak pidana karena dilarang undang-undang. Sebab, jika dicermati dari tujuan mulia, yaitu untuk pemerataan bersama, seharusnya menjadi tujuan yang tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan hukum dan tujuan pembagian bansos itu sendiri.

Pengadministrasian yang menjadi dasar pembagian itu diakui belum sepenuhnya tertib. Terungkap kenyataan bahwa banyak penerima bansos memang tidak sepenuhnya berhak.

Ada yang datang dengan mengenakan perhiasan, bermotor, dan penampilan lain yang menunjukkan bukan orang miskin. Atau, sekurangnya masih banyak warga lain yang jauh lebih miskin, tetapi justru tidak menerima.

Modus pembagian yang dilakukan selama ini ditakar dengan ukuran normatif yang mudah dipahami, tetapi sulit dilaksanakan. Ketika di lapangan, batas antara penerima satu dengan yang lain menjadi tidak jelas sehingga mengundang protes.

Mengurus kemauan banyak orang memang tidak mudah. Oleh karena itu, di berbagai tempat ukuran itu kemudian diakomodasikan dengan cara digilir.

Meskipun, ternyata cara demikian juga tidak sepenuhnya efektif. Banyak yang seharusnya memperoleh giliran, tetapi tetap masuk daftar tunggu. Oleh karena itu, perlu dikaji cara pembagian itu. Misalnya, nominalnya dikurangi, tetapi menjangkau lebih banyak warga yang memerlukan.

Modus korupsi dalam hal itu seharusnya tidak saja mengarah kepada pemotongan dana bansos tersebut, tetapi juga dikenakan kepada perilaku yang bersifat maladministratif ketika hal tersebut dilakukan sekaitan dengan pencairan dana bansos.

Berbagai perilaku menyimpang yang merupakan bentuk modus korupsi itu kiranya diatur secara tegas. Termasuk penyimpangan administrasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan pencairan dana bansos yang jika dirunut akan panjang.

Demi pemerataan terhadap pembagian bansos, layak dipertimbangkan legitimasi atas pemotongan, dengan catatan bahwa hal itu benar-benar disampaikan kepada yang lebih membutuhkan. Hal tersebut ditempuh terutama kalau memang tidak mungkin menambah anggaran negara untuk keperluan tersebut.

Akomodasi terhadap keadilan memang relatif. Hal itu kiranya menjadi dasar bahwa tidak akan ada keadilan yang sempurna. Apalagi, dasarnya adalah pemerataan.

Sensitivitas permasalahan yang berhubungan dengan keuangan akan senantiasa menjadi kendala untuk secara konkret mewujudkan keadilan. Tapi perlu ada jalan keluar.

Oleh karena itu, perlu diakomodasikan motivasi pemerataan sebagai dasar mewujudkan keadilan tersebut. Tapi tentu harus dengan aturan.

Solusi Bagi Benang Kusut

Sebuah program betapa pun sempurnanya dalam teori kerap kali mentah kembali saat diterapkan di lapangan. Tak terkecuali distribusi bansos di era Pemerintahan Jokowi yang masih dianggap memiliki banyak kelemahan.

Aspek-aspek yang harus segera ditindaklanjuti dan hal-hal yang harus diberikan perbaikan secara fundamental harus segera dilaksanakan. Sebelum semuanya terlambat.

Kementerian terkait harus terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran bansos hingga memastikan bansos diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai prinsip 6T.

Prinsip 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Sejumlah langkah strategis dan inovasi harus terus dilakukan untuk memenuhi prinsip itu.

Bila perlu, pemerintah mengadakan Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos. Kegiatannya harus rutin. Kegiatan ini merupakan evaluasi bersama antara seluruh stakeholders terkait distribusi bansos.

Evaluasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyaluran dari aspek akuntabilitas, juga sebagai bahan perbaikan layanan bagi penerima manfaat. Rekonsiliasi menitikberatkan pada sejumlah persoalan bansos. Melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan penyaluran dapat diselesaikan.

*Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten.

 7,801 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

JAKARTA | Elemen pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Kebangsaan menggelar diskusi dengan tema Peluang Kepala Daerah Pada Pilpres 2024. Bertempat di Bakoel Koffie...

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Terkait THR Tahun Ini, Abdul Rohman: Perusahaan Harus Bayar Penuh

TANGERANG | Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan perusahaan secara penuh sekali dalam satu tahun. Hal ini mengacu pada Peraturan...

Menjadi Perempuan, Sebuah Refleksi Hari Kartini

Oleh: Siska Marini* TANGGAL 21 April diperingati sebagai hari Kartini. Seorang pahlawan perempuan yang paling terkenal tanpa mengesampingkan peran dan jasa pahlawan perempuan lainnya. Perempuan, merupakan...

Selama Ramadan, Rumah Tani Bagi-Bagi Takjil

LEBAK | Ramadan selalu menjadi bulan yang disambut penuh sukacita dan dinantikan karena begitu banyak hal yang dapat dirindukan. Misal berbuka puasa, tarawih, serta...

Gelar Diskusi, Forum Pemuda Kebangsaan Sepakat Calon Presiden 2024 Berangkat Dari Kepala Daerah

JAKARTA | Elemen pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Kebangsaan menggelar diskusi dengan tema Peluang Kepala Daerah Pada Pilpres 2024. Bertempat di Bakoel Koffie...

Soroti Izin Lokasi Agung Intiland Group, Yunihar Arsyad: Pemkab Harus Tegas

TANGERANG | Pengembang Agung Intiland Group kembali mendapat sorotan lantaran diduga tidak konsisten melaksanakan izin lokasi yang diberikan Pemkab Tangerang. Kali ini datang dari Pengamat...

Peringati Harlah, PMII Se- Tangerang Gelar Dialog Publik dan Istigasah

TANGERANG | Puluhan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Tangerang memperingati Hari Lahir (Harlah) PMII ke- 61, pada Sabtu, (17/04). Peringatan harlah juga dibarengi...

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Menjadi Perempuan, Sebuah Refleksi Hari Kartini

Oleh: Siska Marini* TANGGAL 21 April diperingati sebagai hari Kartini. Seorang pahlawan perempuan yang paling terkenal tanpa mengesampingkan peran dan jasa pahlawan perempuan lainnya. Perempuan, merupakan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno* TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Selama Ramadan, Rumah Tani Bagi-Bagi Takjil

LEBAK | Ramadan selalu menjadi bulan yang disambut penuh sukacita dan dinantikan karena begitu banyak hal yang dapat dirindukan. Misal berbuka puasa, tarawih, serta...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...