Mengurai Benang Kusut Bansos

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd.

LEBARAN 2020 atau Hari Raya Idul Fitri 1441 H tinggal menghitung hari. Pandemi virus corona (Covid-19) membuat Lebaran kali ini tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi, dampak ekonomi juga dirasakan banyak warga yang membuat kehidupan mereka makin susah.

Di sisi lain, sejumlah bantuan yang disalurkan pemerintah juga belum menyelesaikan persoalan. Bahkan, masih terdapat tumpang tindih data penyaluran bantuan sosial (bansos) antara pusat dan daerah.

Pemerintah mengklaim, penyaluran jaring pengaman sosial di Indonesia saat pandemi Covid-19 sebenarnya sudah mencakup 55% penduduk Indonesia yang terdampak.

Jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bansos dana desa. Juga termasuk diskon tarif listrik hingga program kartu prakerja.

Kendati demikian, pemerintah tak menampik, bahwa telah terjadi tumpang tindih atau overlapping dalam penyaluran bansos, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain: Program Keluarga Harapan mencapai Rp16,56 triliun dan Kartu Sembako atau BPNT sebesar Rp14,1 triliun.

Pemerintah sudah mengeluarkan Rp110 triliun untuk program jaring pengaman sosial tersebut dari total Rp405 triliun anggaran penanganan Covid-19. Setiap program memiliki nilai manfaat dan sasaran yang berbeda.

Kartu sembako diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp200 ribu per bulan selama setahun. Ada pula subsidi listrik gratis bagi 24 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA dan diskon sebesar 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni).

Pemerintah kini juga menjadikan program kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial, yang mana menyasar 5,6 juta penerima manfaat untuk mereka yang terkena PHK dan sektor informal terdampak Covid-19. Sebanyak 5,6 juta penerima kartu prakerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta/bulan dan insentif Rp2,55 juta. Pembayarannya dicicil selama 4 bulan.

Catatan Kritik

Saya menilai bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kala pandemi masih belum ada aksi? Rakyat terdampak sudah menjerit bansos mana bansos? Mana peran pemerintah? Terutama Kementerian Sosial?

Pemerintah harusnya fokus terlebih dahulu dalam distribusi bantuan, bukan kehal-hal yang lain. Dari data, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Namun hingga kini dana tersebut dinilai belum dirasakan oleh masyarakat kecil.

Pertanyaannya, sampai kapan warga menunggu, jika bansos dari pemerintah tak kunjung hadir?

Perlu diingat! bahwa kebijakan pemerintah dalam pendekatan jaga jarak (Social Distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) amatlah berdampak kepada masyarakat. Saya berharap agar pemerintah bekerja cepat agar imbas pandemi tidak berdampak ke sektor usaha lainnya.

Pemerintah tidak hanya sekadar bagi-bagi sembako, tapi juga memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial, harus ada tindak lanjut kebijakan mengatasi masalah bansos. Harus dipastikan semua rakyat yang terdampak corona kebutuhan hidupnya terjamin.

Modus Korupsi Bansos

Distribusi bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diwarnai masalah, mulai dari pendataan yang kacau, pengembalian bantuan karena tak adil, hingga pemotongan.

Salah satunya bahkan sempat viral, yakni di Jawa Barat, tepatnya di RW 8 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Kopo, Kota Bandung. Menolak bansos yang diberikan petugas, karena dari sekian masyarakat yang membutuhkan hanya dua kepala keluarga yang terdata.

Lain lagi Di Depok, oknum RT diduga menyunat bansos. Uang yang harusnya diterima warga Rp250.000,- tapi ada pemotongan Rp25.000,- sehingga masyarakat hanya mendapatkan Rp225.000,-. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.

Penulis pikir, masih ada modus-modus korupsi lainnya yang dapat terjadi, seperti mark-up anggaran, mark-down pendapatan, hingga memberi keuntungan bagi kepentingan lingkaran terdekat. Terutama ujung tombak pendistribusian.

Anggaran sebesar Rp110 triliun sebagai jaring pengaman sosial atau Rp405 triliun dari total anggaran itu bisa jadi potensi korupsi yang besar. Peluangnya terbuka lebar.

Kita perlu refleksi dari upaya pemerataan yang juga menjadi tujuan Bansos?

Pembagian dana bansos sangat bisa masuk dalam ranah hukum. Tatkala pembagian yang seharusnya diterima oleh yang berhak secara utuh ternyata masih ada pemotongan, baik dilakukan Kepala Desa, Lurah, maupun pejabat tingkat bawahnya. Berbagai modus disampaikan sebagai legitimasi dari pemotongan tersebut.

Modus yang bersifat konvensional dan terjadi di berbagai wilayah adalah pemotongan dengan dalih pemerataan tadi. Alasannya, banyak rakyat miskin (bahkan lebih miskin daripada yang menerima) ternyata tidak kebagian.

Karena itu, aparat pembagi memberanikan diri memotong dana bansos untuk disampaikan kepada yang lebih miskin atau yang sebenarnya lebih berhak, tetapi justru tidak menerima. Umumnya pelaku belum sempat membagikan kepada yang tidak beruntung, tetapi sudah keburu mencuat ke permukaan sehingga hukumnya kriminal.

Ada yang terasa mengganjal ketika pemotongan dilakukan dengan dalih pemerataan itu ditempuh. Pada satu sisi, ada niat mulia untuk secara bijak membagi kepada yang sangat membutuhkan. Merekalah yang tahu persis ”peta” konkret warganya yang sangat membutuhkan, tetapi banyak yang tidak menerima.

Namun, peraturan tegas melarang, bahkan mematok sanksi untuk para ”pembijak” tersebut. Paradoks itu seharusnya menjadi dasar perbaikan sebagai akomodasi terhadap pemerataan untuk pembagian yang akan datang.

Misalnya, dalam hal modus pembagian. Pada satu sisi, sensitivitas uang sebagai objek menyebabkan hukum sebagai pengatur memang harus bersifat sangat tegas. Artinya, secara umum dapat dipahami kalau saja hal itu diakomodasikan akan lebih mengembang lagi dan sangat mungkin mengundang modus penyimpangan baru.

Pola kebijakan yang akan ditempuh oleh pelaksana di lapangan bisa elastis, bahkan cenderung bias. Bagaimana tidak, dengan pembatasan yang begitu ketat saja masih bisa diakali, apalagi diberikan kewenangan lebih longgar.

Namun, pada sisi lain, perlu dipahami motivasi pemerataan tersebut. Benarkah hasil pemotongan disampaikan kepada yang lebih berhak atau tidak. Jadi, tidak dengan serta merta dihukumkan sebagai tindak kriminal.

Pola kriminalisasi sebagai rujukan bahwa sebenarnya hal itu dipandang sebagai tindak pidana karena dilarang undang-undang. Sebab, jika dicermati dari tujuan mulia, yaitu untuk pemerataan bersama, seharusnya menjadi tujuan yang tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan hukum dan tujuan pembagian bansos itu sendiri.

Pengadministrasian yang menjadi dasar pembagian itu diakui belum sepenuhnya tertib. Terungkap kenyataan bahwa banyak penerima bansos memang tidak sepenuhnya berhak.

Ada yang datang dengan mengenakan perhiasan, bermotor, dan penampilan lain yang menunjukkan bukan orang miskin. Atau, sekurangnya masih banyak warga lain yang jauh lebih miskin, tetapi justru tidak menerima.

Modus pembagian yang dilakukan selama ini ditakar dengan ukuran normatif yang mudah dipahami, tetapi sulit dilaksanakan. Ketika di lapangan, batas antara penerima satu dengan yang lain menjadi tidak jelas sehingga mengundang protes.

Mengurus kemauan banyak orang memang tidak mudah. Oleh karena itu, di berbagai tempat ukuran itu kemudian diakomodasikan dengan cara digilir.

Meskipun, ternyata cara demikian juga tidak sepenuhnya efektif. Banyak yang seharusnya memperoleh giliran, tetapi tetap masuk daftar tunggu. Oleh karena itu, perlu dikaji cara pembagian itu. Misalnya, nominalnya dikurangi, tetapi menjangkau lebih banyak warga yang memerlukan.

Modus korupsi dalam hal itu seharusnya tidak saja mengarah kepada pemotongan dana bansos tersebut, tetapi juga dikenakan kepada perilaku yang bersifat maladministratif ketika hal tersebut dilakukan sekaitan dengan pencairan dana bansos.

Berbagai perilaku menyimpang yang merupakan bentuk modus korupsi itu kiranya diatur secara tegas. Termasuk penyimpangan administrasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan pencairan dana bansos yang jika dirunut akan panjang.

Demi pemerataan terhadap pembagian bansos, layak dipertimbangkan legitimasi atas pemotongan, dengan catatan bahwa hal itu benar-benar disampaikan kepada yang lebih membutuhkan. Hal tersebut ditempuh terutama kalau memang tidak mungkin menambah anggaran negara untuk keperluan tersebut.

Akomodasi terhadap keadilan memang relatif. Hal itu kiranya menjadi dasar bahwa tidak akan ada keadilan yang sempurna. Apalagi, dasarnya adalah pemerataan.

Sensitivitas permasalahan yang berhubungan dengan keuangan akan senantiasa menjadi kendala untuk secara konkret mewujudkan keadilan. Tapi perlu ada jalan keluar.

Oleh karena itu, perlu diakomodasikan motivasi pemerataan sebagai dasar mewujudkan keadilan tersebut. Tapi tentu harus dengan aturan.

Solusi Bagi Benang Kusut

Sebuah program betapa pun sempurnanya dalam teori kerap kali mentah kembali saat diterapkan di lapangan. Tak terkecuali distribusi bansos di era Pemerintahan Jokowi yang masih dianggap memiliki banyak kelemahan.

Aspek-aspek yang harus segera ditindaklanjuti dan hal-hal yang harus diberikan perbaikan secara fundamental harus segera dilaksanakan. Sebelum semuanya terlambat.

Kementerian terkait harus terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran bansos hingga memastikan bansos diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai prinsip 6T.

Prinsip 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Sejumlah langkah strategis dan inovasi harus terus dilakukan untuk memenuhi prinsip itu.

Bila perlu, pemerintah mengadakan Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos. Kegiatannya harus rutin. Kegiatan ini merupakan evaluasi bersama antara seluruh stakeholders terkait distribusi bansos.

Evaluasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyaluran dari aspek akuntabilitas, juga sebagai bahan perbaikan layanan bagi penerima manfaat. Rekonsiliasi menitikberatkan pada sejumlah persoalan bansos. Melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan penyaluran dapat diselesaikan.

*Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten.

 7,991 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

VINUS TV

BERITA TERBARU

Inspirasi Usaha Dari Tangerang, Budi Daya Maggot

TANGERANG | Beberapa bulan terakhir, budi daya maggot mulai dilirik masyarakat. Lantaran maggot memiliki banyak keunggulan, seperti mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan...

Gelar Aksi, HMI Minta Pemkot Tangsel Evaluasi PPKM

TANGSEL | Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pamulang menggelar aksi di Puspem Kota Tangerang Selatan, pada Senin, (26/07). Dalam aksi gabungan dua...

Darurat Moral Pelaksanaan PPKM: Sebuah Evaluasi

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Dampak Covid-19, Ratusan Pekerja PT Universal Luggage Indonesia Diberhentikan

TANGERANG | Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 300 lebih tenaga kerja kontrak diberhentikan sepihak oleh PT Universal Luggage Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Darurat Moral Pelaksanaan PPKM: Sebuah Evaluasi

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...