spot_img
spot_img

Krisis Sosok Keteladanan

Penulis: Abdul Haris*

Maka kerusakan rakyat itu karena kerusakan penguasa, dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama. Sementara rusaknya para ulama itu karena kecintaan pada harta dan kedudukan.

Kalimat di atas merupakan perkataan Imam al Ghazali. Seakan beliau telah membaca masa depan dunia dan menyampaikannya pada umat manusia, bahwa itulah yang akan terjadi ke depan.

Kita tidak menyangkal bahwa Indonesia telah sampai pada quotes di atas. Manusia kehilangan sosok suri tauladan. Di tengah himpitan dunia yang semakin dinamis dan ketidakpastian ini, kita merasakan krisis keteladanan untuk menjadikan panutan hidup.

Gempuran di era disrupsi ini yang membuat manusia kalah telak dipukul habis-habisan dengan informasi yang terus berdatangan tanpa jeda. Satu informasi belum kelar kita baca dan analisa, kemudian datang informasi lain yang terus bertindihan.

Baca Juga

Belum lagi informasi yang diterima oleh kita merupakan dominan dari kelakuan para elite politik yang memegang kendali bangsa ini. Rakyat semakin diperlihatkan secara gamblang, tidak dibalik layar lagi kejahatan terhadap rakyat yang mereka lakukan sungguh di depan mata.

Mereka secara terang benderang mengungkapkan bahwa mereka punya bos dalam menjalankan hak-hak rakyat. Apabila bos oke, maka akan dilakukan.

Penulis tidak sedang hanya membicarakan apa yang diungkapkan politisi partai merah berlambang banteng itu. Tetapi juga pada semua wakil rakyat. Bahwasannya siapa mereka sesungguhnya.

Sebagai pejabat negara yang mewakili suara rakyat, tentu tidak sepatutkan mengeluarkan statement yang membuat rakyat sakit hati berkepanjangan.

Selain kelakuan pejabat yang mengeluarkan statement tak patut, juga dihidangkan dengan informasi pejabat korupsi di setiap sudut-sudut institusi. Bahkan tak luput juga di institusi anti rasuah itu sendiri (KPK), banyak terjadi penyuapan.

Jadi tidak heran para pejabat juga melakukan hal yang sama. Seakan menjadi kebiasaan legal. Miris tapi nyata.

Itu belum terhitung di daerah-daerah misalnya, banyak sekali koruptor-koruptor tertangkap basah. Jumlahnya tidak tangung-tanggung, berdasarkan data dari KPK dari mulai 2004 sampai dengan 2022 sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi, terdapat 22 fubernur dan 154 walikota/bupati.

Ini belum termasuk anggota dewan dan menteri-menteri. Luar biasa sekali, nilai korupsinya miliaran rupiah bahkan capai triliunan. Bayangkan bagaimana mungkin rakyat bisa berjaya dan negara akan berdaulat. Rasa-rasanya tak mungkin.

Jika sudah terjadi seperti ini bagaimana rakyat bisa berbenah dalam menemukan suri tauladan dalam kepemimpinan. Jangan harap. Itu sepertinya hampir mustahil, bagaikan manusia kekinian membela lautan.

Lalu di sisi lain, dipersiapan Pemilu misalnya. Ada pemimpin tertinggi negara, kita sebut saja Presiden Jokowi petantang petenteng kesana kemari memberikan statement merisauhkan. Seakan meng-endorse calon presiden tertentu untuk meneruskan pembangunannya.

Seorang pemimpin tertinggi negara seharusnya memastikan berjalannya tahapan pemilu secara jujur, adil, terbuka, dan bersikap independen.

Memang benar bahwa tidak ada regulasi yang mengatur jika presiden tidak boleh masuk dalam ranah calon atau deklarasi calon presiden. Tetapi secara etika harusnya paham, bahwa hadirnya Jokowi akan membuat percikan api antara calon-calon lainnya.

Seharusnya sebagai presiden dan pemimpin tertinggi, memastikan keamanan dan stabilitas politik nasional berjalan dengan adil dan serta bersikap netral.

Sejujurnya kita lebih patut menjadikan bima si tiktoker pengkritik kepala daerahnya tempo hari lalu sebagai teladan pembangunan infrastruktur, pengingat, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.

Walaupun dengan perkataan yang kurang sopan santun, tetapi berdampak pada pembangunan daerahnya. Itulah keteladanan dalam menyampaikan aspirasi.

Bima memang tidak sopan dalam bertutur kata. Sebab kesopanan itu dalam bentuk bahasa tubuh bukan pikiran.

Terakhir, penulis yakin pasti ada suri tauladan yang belum muncul. Namun mereka memilih diam, sebab mereka takut. Kalaupun berani, mereka wajib memiliki apa yang bima miliki.

Seperti berkuliah di luar negeri memakai dana pribadi, memiliki kemampuan skill, dan yang terpenting memiliki visa perlindungan (visa protection) dari negara tertentu yang menjamin keselamatan dan keamanannya.

Ditulis oleh: Abdul Haris. Pengurus HMI Badko Jabodetabeka-Banten.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart