BANTEN | Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember mendatang telah memasuki tahap medical check-up terhadap semua pasangan calon di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di seluruh Indonesia.
Namun demikian, perhelatan lima tahunan ini akan diselenggarakan bukan tanpa hambatan. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan penyebarannya.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyatakan sikap melalui surat resmi tertanggal 20 September 2020 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.
Baca Juga
Dalam pernyataannya, PBNU meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.
Selain itu, PBNU juga meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Pernyataan sikap PBNU tersebut, diamini oleh salah satu Intelektual Muslim Banten asal Kota Cilegon sekaligus Akademisi Universitas Paramadina Dr. M. Subhi Ibrohim.
Saat dimintai tanggapan perihal pernyataan sikap PBNU, Dr. M. Subhi Ibrohim mengatakan, sikap PBNU merepresentasikan sebagian banyak kekhawatiran masyarakat akan ancaman virus corona yang semakin mengganas.
Menurutnya, alasan penundaan Pilkada demi penghormatan atas kehidupan dan kemanusiaan adalah prinsip utamanya.
“Gus Dur pernah berkata, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Argumen PBNU hifz al-nafs, memelihara jiwa lebih prioritas dari segalanya adalah tepat,” ujarnya kepada awak media melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, (21/09).
Masih menurut Dr. Subhi, selain PBNU, PP Muhammadiyah pun menyatakan sikap yang sama. Sikap dua Ormas Islam terbesar di Indonesia ini harusnya menjadi salah satu pertimbangan penting pemerintah untuk melanjutkan atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada tersebut.
“Fakta di lapangan menunjukan semakin banyak klaster penularan, mulai lingkup kecil di perkampungan sampai instansi pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Ketua Prodi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina ini juga mengatakan, dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk melawan Covid-19. Agar dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran.
“Masalah teknis lainnya, silahkan dimusyawarahkan di antara pemangku kebijakan,” pungkasnya.
Untuk informasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPU, Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2020. Dengan pertimbangan semakin mengkhawatirkanya keadaan bangsa dihantam pandemi Covid-19. |HR
