
BANTEN | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Kota Nusantara Republik Indonesia (PKN-RI) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Kota Nusantara Provinsi Banten secara resmi melempar sikap penolakan keras terhadap wacana dan rencana pemindahan atau relokasi Badak Jawa keluar dari benteng kelestariannya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Mereka menilai bahwa kebijakan ekspor lokasi atau pembukaan second habitat yang didorong tanpa transparansi publik ini bukan lagi wujud aksi peduli lingkungan yang tulus, melainkan syarat dengan indikasi monopoli tata kelola satwa dan privatisasi terselubung atas aset keanekaragaman hayati milik negara, Jumat (20/11).
Badak Jawa merupakan satwa langka berstatus yang secara historis, ekologis, dan geokultural sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Provinsi Banten dan kebanggaan nasional Indonesia.
Baca Juga
- GMNI Banten: Jangan Korbankan Ekologi Ujung Kulon demi Kepentingan Tambang
- Memahami Niat Terselubung di Balik Pemindahan Badak Jawa: Konservasi atau Eksploitasi?
Penolakan ini disampaikan setelah Pemuda Kota Nusantara Republik Indonesia (PKN-RI) melakukan evaluasi mendalam terhadap minimnya aksesibilitas data ilmiah, nihilnya partisipasi publik yang bermakna, serta menguatnya sinyal penguasaan eksklusif oleh entitas tertentu terhadap pengelolaan populasi satwa lindung tersebut.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengemukakan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami yang dapat dipicu aktivitas Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, apabila bencana besar terjadi di kawasan Ujung Kulon, keberadaan seluruh populasi Badak Jawa yang terkonsentrasi di wilayah tersebut dapat terancam.
Ia kemudian mengemukakan gagasan untuk memindahkan sebagian Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Hashim juga menyebut peluang penggunaan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor maupun investor internasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP PKN-RI, Abu Bakar Maulana, menyampaikan pernyataan penolakan secara langsung dan meyakinkan bahwa kedaulatan atas keanekaragaman hayati negara tidak boleh ditawar oleh kepentingan bisnis atau monopoli entitas mana pun.
“Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Kota Nusantara Republik Indonesia (PKN-RI) secara tegas menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Abu Bakar Maulana.
Menurutnya, angan jadikan narasi penyelamatan satwa sebagai kedok untuk menutupi indikasi monopoli pengelolaan satwa langka oleh kelompok atau entitas bisnis tertentu.
Masih kata Abu, Badak Jawa adalah aset kedaulatan keanekaragaman hayati milik seluruh rakyat Indonesia, bukan barang komoditas yang bisa dipindah pindahkan demi melayani agenda segilintir orang untuk menguasai kawasan atau penguasaan eksklusif terselubung.
“Jika pemerintah serius peduli, perbaiki dan amankan habitat aslinya di Ujung Kulon, bukan malah melempar tanggung jawab dengan memindahkan satwanya,” ujar Abu Bakar Maulana.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PKN-RI DPW Provinsi Banten RI, Rano Nursalam, menegaskan bahwa masyarakat Banten tidak akan tinggal diam melihat simbol kebanggaan daerahnya dilucuti melalui kebijakan yang tidak transparan.
“Sebagai representasi pemuda dan masyarakat Banten, kami mengucapkan penolakan keras atas setiap upaya pemindahan Badak Jawa dari bumi Banten,” ucapnya.
Masih kata Rano, Badak Jawa bukan hanya sekadar spesies yang dilindungi, tetapi merupakan mahkota kebanggaan, harga diri, dan warisan sejarah rakyat Banten untuk dunia. Rencana pemindahan ini kami nilai sebagai langkah mundur yang merendahkan kapasitas pengelolaan lingkungan di daerah kami dan sarat akan kepentingan monopoli luar yang merugikan daerah.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan rencana translokasi ini dan mengembalikan fokus penuh pada penguatan serta restorasi Taman Nasional Ujung Kulon bersama masyarakat lokal Banten” ujar Rano Nursalam.
Adapun pernyataan sikap dua alasan utama Penolakan DPP Pemuda Kota Nusantara Republik Indonesia (PKN-RI) dan DPW Pemuda Kota Nusantara Republik Indonesia (PKN-RI) Provinsi Banten tentang relokasi sebagai berikut:
Pertama, kedok (aksi peduli) yang mengabaikan restorasi habitat asli Ujung Kulon, wacana pemindahan yang terus digulirkan dengan dalih penyelematan dari risiko bencana alam dinilai sebagai bentuk pengiringan isu dari tanggung jawab utama.
Pemerintah dan pihak terkait seharusnya memfokuskan pengawas serta restorasi untuk memulihkan ekosistem TNUK seperti memberantas tanaman invasi, memulihkan pakan alami, dan memperketat sistem keamanan dari ancaman perburuan liar bukan justru mengorbankan status Ujung Kulon sebagai habitat alami utama.
Kedua, dugaan indikasi monopoli dan Privatisasi Keanekaragaman Hayati. Pemuda Kota RI menangkap sinyal bahaya berupa indikasi monopoli dan penguasaan eksklusif atas skema penangkaran atau pengolahan habitat baru.
Ada dugaan kuat bahwa proses translokasi ini hendak mengalihkan kontrol atas keanekaragaman hayati publik ke tangan konsorsium atau lembaga non pemerintah tertentu, sehingga menutup akses pengawasan dari akademisi independen, peneliti lokal, dan masyarakat sipil.
DPP Pemuda Kota Nusantara RI dan DPW Provinsi Banten siap menggalang konsolidasi gerakan pemuda, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat adat Banten untuk melakukan pengawalan ketat dan aksi advokasi berkelanjutan guna menolak segala bentuk monopoli serta pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
![]()









