
TANGERANG SELATAN | Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Fahrizal mengingatkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar menepati komitmennya dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia meminta DPR tidak mengabaikan target pembahasan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Fahrizal menilai, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu bentuk tanggung jawab DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui proses legislasi, bukan sekadar pernyataan politik.
Fahrizal merujuk pada pernyataan Dasco saat audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen pada 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Dasco disebut menargetkan RUU Perampasan Aset dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026.
Baca Juga
- Dari UNCAC ke RUU Perampasan Aset: Menguji Konsistensi Komitmen Indonesia Melawan Korupsi
- PDB Kota Tangerang Gelar Seminar Nasional Penguatan Pengawasan Partisipatif
Komitmen itu juga disertai pernyataan kesiapan pimpinan DPR untuk meletakkan jabatan apabila target tersebut tidak terpenuhi.
Menurut Fahrizal, pernyataan tersebut telah menjadi perhatian publik dan berkaitan dengan kredibilitas lembaga legislatif. Terlebih, pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.
Ia menilai, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawal pembahasan rancangan undang-undang tersebut hingga tuntas. Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pernyataan politik, tetapi membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara.
Fahrizal juga mengingatkan Dasco agar tidak mengesampingkan komitmen tersebut di tengah dinamika politik, termasuk isu mengenai posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Jangan kabur dari janji rakyat demi mengejar kursi kekuasaan. Jika jabatan adalah amanah, maka komitmen politik juga merupakan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Di sisi lain, Fahrizal menekankan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus berlangsung secara transparan dan partisipatif. Substansi aturan tersebut, menurutnya, perlu menjamin kepastian hukum dan keadilan agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan, kriminalisasi, maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara.
“Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang pandai menjanjikan perubahan, tetapi membutuhkan wakil rakyat yang berani membuktikan perkataannya melalui produk hukum yang berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Fahrizal berharap DPR RI menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti akibat tarik-menarik kepentingan politik. | Fjr
![]()









