BANTEN | Koalisi Rakyat Banten menyatakan menolak rencana kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke Provinsi Banten pada 10 September 2026.
Jokowi dijadwalkan menghadiri acara Keuceran Mande Macan Guling ke-69 yang akan digelar di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Penolakan tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden, salah satunya terkait penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilai berdampak terhadap masyarakat Banten.
Baca Juga
- Aktivis Serang Utara Sebut Pencemaran Ciujung sebagai “Pembunuhan Ekonomi” Warga Pesisir
- Aktivis Tangerang Dukung Gerakan AMPB, Mas Botok Dinilai Jadi Simbol Perlawanan dari Daerah
“Sehubungan informasi akan kedatangan Presiden ke-7 Jokowi Dodo, maka kami tegaskan masyarakat Banten sangat merasa keberatan, dikarenakan Jokowi itu pernah merusak Banten dengan kebijakan-kebijakan yang memasukkan PSN di oligarki PIK 2,” kata Perwakilan Koalisi Rakyat Banten, Rizki Ramadhan, Minggu (06/09).
Menurut Rizki, persoalan yang muncul akibat kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya terselesaikan. Ia juga menuding kedatangan Jokowi ke sejumlah daerah memiliki muatan agenda politik.
“Maka dari itu kami masyarakat Banten akan menolak keras Jokowi datang ke Banten. Seperti yang di daerah-daerah lain, jangan sampai terjadi. Di Lampung, di NTT itu Jokowi tujuannya untuk safari politik, memenangkan catur politik di negara ini,” ujarnya.
Rizki menegaskan penolakan tersebut merupakan bentuk keberatan terhadap kebijakan Jokowi yang dinilai telah mencederai kehidupan masyarakat Banten, khususnya melalui kebijakan terkait PSN PIK 2.
“Sekali lagi kami tegaskan kami dari Koalisi Rakyat Banten menolak kehadiran Jokowi tanggal 10 September di Provinsi Banten. Karena produk kebijakan Jokowi telah merusak kehidupan masyarakat Banten, terutama melalui kebijakan proyek strategis nasional PIK 2,” jelasnya.
Sementara itu, Aktivis Serang Utara, Kholid Miqdar menilai, kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden turut berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Banten.
Menurut Kholid, persoalan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan politik. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah pada masa Jokowi telah memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Banten.
“Budaya itu melampaui persoalan sosial, politik, kemudian pengetahuan, bahkan sampai seni dan agama. Sementara Jokowi kami lihat tindakan-tindakan kebijakannya sungguh sangat merusak nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Dia merusak tatanan sosial di negara kita. Dia juga sudah merusak tatanan ekonomi di Banten,” tuturnya.
Kholid kemudian menyoroti pemberian status PSN terhadap proyek PIK 2 sebagai salah satu kebijakan yang dipersoalkan.
“Bagaimana Jokowi memberikan legalitas atau label kepada proyek swasta dengan label PSN. Sehingga terkesan kami sebagai warga Banten dijadikan tukar guling oleh proyek Jokowi yang ada di IKN sana,” paparnya.
Atas dasar itu, Kholid juga menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan Jokowi ke Banten.
“Kami menolak Jokowi datang ke Banten. Hanya para penjilat dan orang-orang yang rakus upah yang berani mendatangkan Jokowi ke Banten. Kami tahu siapa di belakangnya. Intinya mereka mau cari uang dari Jokowi. Makanya kami menolak Jokowi datang ke Banten,” tegasnya.
Di sisi lain, Panglima Padepokan Mande Macan Guling, Joni Maulana, sebelumnya memastikan Jokowi telah menyatakan kesediaannya menghadiri acara Keuceran Mande Macan Guling ke-69.
“Alhamdulillah. Tadi sore, saya baru menyampaikan undangan secara resmi. Dan Pak Jokowi menyatakan akan datang,” ucap Joni.
Menurut Joni, panitia juga mengundang sejumlah perguruan pencak silat serta relawan Jokowi untuk menghadiri kegiatan tahunan tersebut.
“Acara Keuceran juga jadi wadah silaturahmi. Karena kami juga mengundang peguron-peguron lainnya. Bahkan karena kedatangan Jokowi, kami juga mengundang relawan-relawan Jokowi,” pungkasnya. | Fjr
