Di tengah pergeseran paradigma global menuju ekonomi rendah karbon, isu “Transisi Hijau” telah menjelma menjadi arena geopolitik baru abad ke-21. Komitmen mitigasi iklim yang mulia acapkali terdistorsi oleh ketimpangan relasi kuasa antara Global North dan Global South.
Penerapan standar keberlanjutan sepihak serta mekanisme tarif seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berisiko memosisikan negara berkembang sekadar sebagai penyedia mineral kritis—seperti nikel dan lithium—tanpa diberi ruang berdaulat untuk membangun industri bernilai tambah di dalam negeri.
Di sinilah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dituntut hadir sebagai intellectual force dan benteng kedaulatan bangsa. Berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, HMI memiliki tanggung jawab moral untuk menolak segala bentuk “imperialisme hijau” dan mengarusutamakan konsep Ekokedaulatan (Kedaulatan Ekologi).
Baca Juga
- Belajar dari Etiopia, Memahami Kembali Afrika
- Antara Gerakan Mahasiswa dan FOMO: Kepedulian Sosial atau Pencitraan?
Dalam perspektif Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, manusia mendapat mandat sebagai khalifah fil ‘ardh untuk menjaga keseimbangan alam (mizan). Eksploitasi tanpa batas maupun pendiktean geopolitik asing yang merugikan rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap keadilan sosial dan tauhid sosial. Ekokedaulatan menegaskan hak mandiri bangsa untuk mengelola modal alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa mengorbankan ruang hidup dan daya dukung lingkungan.
Guna merekonstruksi arsitektur kepemimpinan global yang berkeadilan, kader HMI perlu mengambil langkah strategis:
1. Konsolidasi Intelektual: Membangun think-tank ekologi-politik untuk melahirkan analisis kritis dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
2. Advokasi & Social Control: Mengawal hilirisasi nasional agar tunduk pada standar Environmental, Social, and Governance (ESG) serta melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
3. Diplomasi Pemuda Global South: Membangun aliansi mahasiswa antarnegara berkembang untuk menyuarakan keadilan iklim dan transfer teknologi yang adil.
4. Internalisasi Perkaderan: Memasukkan wawasan geopolitik hijau dan ekokedaulatan ke dalam kurikulum perkaderan formal HMI.
Transisi industri bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pertaruhan etika, kepemimpinan, dan kedaulatan. Kader HMI harus berdiri tegak di barisan depan: menavigasi badai transisi global demi menegakkan kedaulatan ekologi dan keselamatan generasi masa depan.
*Ditulis oleh: Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
