Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi ruang refleksi kolektif bagi publik, akademisi, dan gerakan masyarakat sipil.
Pemerintahan yang lahir dari narasi besar kedaulatan pangan, energi, dan pertahanan ini kini memasuki fase evaluasi serius: sejauh mana kebijakan dan programnya benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar proyek politik kekuasaan?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh konkret bagaimana visi populis sering kali terjebak dalam persoalan teknis dan struktural. Di banyak daerah, implementasi program ini belum menyentuh keadilan sosial secara menyeluruh: distribusi tidak merata, kualitas gizi diragukan, serta potensi korupsi dan pemborosan anggaran mengintai akibat lemahnya pengawasan.
Baca Juga
- Otoritas Guru di Tengah Intervensi Orang Tua dan Media Sosial
- Dari Pesantren ke Layar: Di Mana Nurani Media?
Ketika politik pangan dijadikan panggung citra, hak rakyat atas gizi justru berisiko tereduksi menjadi komoditas elektoral.
Kebijakan efisiensi anggaran Rp306 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga mendapat kritik tajam dari kalangan akademik. Pemangkasan ini justru mempersempit ruang pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Ironisnya, di sisi lain, anggaran besar terus digelontorkan untuk proyek megastruktur dan program militerisasi.
Paradoks ini menegaskan bahwa orientasi fiskal pemerintahan hari ini belum berpihak pada kesejahteraan rakyat bawah, melainkan masih terjebak dalam logika pertumbuhan semu yang bertumpu pada oligarki ekonomi.
Dalam aspek ekologi dan keberlanjutan, rencana alih fungsi 20 juta hektare hutan untuk proyek pangan dan energi menimbulkan kekhawatiran mendalam. Kebijakan ini mengancam ruang hidup masyarakat adat dan memperparah krisis iklim yang sudah nyata.
Kalangan intelektual menilai kebijakan semacam ini mencerminkan absennya nalar ekologis dalam tata kelola pembangunan nasional. Pemerintah seolah melupakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat — bukan kemakmuran segelintir korporasi.
Secara politik dan demokrasi, kebebasan sipil mengalami penyempitan. Aktivis, jurnalis, dan akademisi yang kritis kerap dihadapkan pada ancaman hukum dan pembungkaman opini. Pola lama otoritarianisme mulai terasa kembali, dibungkus jargon stabilitas nasional.
Padahal, tanpa ruang kritik dan partisipasi rakyat, pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang makin dalam.
Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya menjadi retorika di atas kertas. Realitasnya, daya beli rakyat stagnan, kemiskinan struktural tetap mengakar, dan lapangan kerja formal tak tumbuh signifikan. Pemerintahan ini lebih sibuk membangun narasi heroik ketimbang membangun sistem ekonomi yang adil, produktif, dan berdaulat.
Fahrizal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, menyerukan agar pemerintahan Prabowo–Gibran berhenti mengelola negara dengan logika simbolik. Negara harus kembali berpihak pada rakyat kecil, bukan pada elite ekonomi dan kepentingan investor besar.
Pemerintah wajib membuka ruang dialog publik, memperkuat transparansi anggaran, dan menegakkan keadilan sosial-ekologis sebagai dasar pembangunan nasional.
Satu tahun pemerintahan ini menjadi cermin bahwa bangsa ini tidak kekurangan ide, melainkan kekurangan kemauan moral untuk melaksanakan ide-ide besar secara jujur dan berpihak. Ini adalah bentuk cinta terhadap republik — peringatan agar kekuasaan tidak lupa bahwa mandat sejatinya berasal dari rakyat, bukan dari logika kekuasaan itu sendiri.
*Ditulis oleh: Fahrizal (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum).
