PANDEGLANG | Isu pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Cibaliung dan Cilangkahan kembali menghangat. Terlebih setelah adanya pernyataan sekaligus dukungan dari Anggota DPR RI, Rizki Natakusumah.
Pernyataan sekaligus dukungan dari politisi Partai Demokrat itu diungkapkan pada saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyesuaian Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pandeglang dan Lebak pada Jumat, (15/09).
Menurut Rizki, FGD ini digelar dalam rangka menyusun draf Rancangan Undang-Undang Kabupaten Pandeglang dan Lebak. RUU tersebut nantinya akan dibahas oleh DPR RI.
Baca Juga
- Kurangi Dampak El Nino, Gabungan Lembaga Sosial Beri Bantuan Air Bersih
- Endorse Situs Judi Online, 4 Selebgram Asal Pandeglang Diringkus Polisi
Setelah disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang lanjut Rizki, nantinya bisa menjadi dasar hukum untuk membentuk DOB Cibaliung dan Cilangkahan.
Selain itu, kata Rizki, acara yang digelar di Pendopo Pandeglang ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari semua stakeholdes. Diantaranya, unsur akademisi, pelaku usaha, Pemkab Pandeglang, dan lain sebagainya.
“Kita ingin melihat bagaimana aspirasi masyarakat di bawah itu betul-betul sinkron dengan aya yang dibuat, yaitu pembentukan undang-undang ini. Kita juga ingin mengembalikan prinsip otonomi daerah,” ujar Pria dengan nama lengkap Rizki Aulia Rahman Natakusumah ini.
Menurut Rizki, dahulu otonomi daerah begitu digaungkan sehingga banyak daerah melakukan pemekaran dan membentuk DOB. Termasuk Banten yang dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat.
“Pembentukan DOB ini dulu digaungkan, sekarang ada dalam kandang (moratorium). Nah, ini yang akan kita bahas secara bersama,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, setiap kali reses tidak sedikit menerima masukan dari masyarakat, termasuk harapan pembentukan DOB Cibaliung dan Cilangkahan ini.
“Secara luas wilayah memang sangat layak dilakukan pemekaran. Karena luas sekali, dengan jumlah penduduk dua kabupaten ini mencapai lebih kurang 2,6 juta jiwa,” kata Rizki.
Ia berharap, undang-undang ini nantinya dapat berguna bagi masyarakat Pandeglang dan juga Lebak.
“Jangan sampai ada prinsip karena ada kepentingan yang lebih strategis bahkan lebih tinggi mengabaikan hajat hidup masyarakat di daerah,” harapnya. |HR
