spot_img
spot_img

Sembako Salah Alamat, Penghinaan Terhadap Rakyat

Penulis: Abu Rizal Sidik*

DI PENGHUJUNG bulan suci, Pemkab Tangerang menyuguhkan ilustrasi yang menyanyat hati. Si miskin berbaris panjang sambil menahan haus dan lapar, para pelayan lalu-lalang dengan santai menjinjing makanan yang bukan haknya.

Situasi ini terjadi pada Kamis, 13 April 2023 lalu. Dilansir youtube channel Seputar Inews, warga menjelaskan tidak hanya kecewa pada perilaku para pegawai yang memborong sembako bukan haknya, juga resah karena minimnya informasi terkait sembako murah. Terlebih tidak mendapatkan haknya.

Tentu saja, ini bertentangan dengan konsep welfarestaat (negara kesejahteraan) yang dianut Negara Indonesia saat ini. Berlakunya konsep tersebut berarti membuka pintu lebar bagi negara untuk menyentuh atribut-atribut esensial negara seperti, fakir miskin dan lain-lain.

Dalam perspektif welfarestaat tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, lebih dari pada itu, para penyelenggara negara dibebani kewajiban untuk menyelenggagarakan kepentingan umum. Mengupayakan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

Namun ironisnya, Pemkab Tangerang tidak mengeksekusi skema tersebut dengan baik. Bahkan apa yang dilakukan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang selektif.

Sudah seharusnya Pemkab Tangerang berbenah diri agar kejadian serupa tidak terulang, perlunya kecermatan dalam setiap mengambil tindakan. Tidak hanya memikirkan terlaksananya suatu program, lebih darinya terukur dan tepat sasaran (doelmatig).

Negara yang seharusnya hadir dalam memberdayakan yang lemah. Namun yang terjadi, bernari-nari diantara jeritan rakyat.

Selanjutnya, informasi yang minim keterbukaannya. Mungkin sudah terbuka namun yang tahu itu-itu saja. Sekan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi lenyap tak berharga yang pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok, juga sebagai salah satu ciri luhur negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, bahkan seringkali Pembkab Tangerang mendapatkan anugerah ter-informatif. Namun faktanya, kegiatan yang seharusnya menyejahterkan masyarakat tidak masif tersampaikan.

Dalam khazanah ilmu hukum administrasi, kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat tersebut merupakan unsur utama dari sturen (memerintah) yang merupakan kegiatan berkelanjutan.

Jika kekuasaan pemerintahan dalam hal menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak sebatas mengeluarkan izin tetapi juga melakukan pengawasan agar izin tersebut ditaati. Namun mengapa tidak demikian dalam penggunaan kekuasaan pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat.

Penulis berpandangan, perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang dalam hal menyejahterakan rakyatnya. Pembagian sembako murah bukan lagi sebagai fix mindset untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Pembagian sembako murah hanya akan menuntaskan masalah kesejahteraan rakyat satu hingga dua minggu kedepan, tetapi lupa di masa yang akan datang rakyat sudah harus keluar dari lubang yang suram.

Penulis berharap, menu sajian yang ditawarkan Pemkab Tangerang dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum harus memiliki output yang jelas dan berjangka panjang. Sebagai contoh memberikan program beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Investasi intelektual akan menciptakan kesejahteraan di masa yang akan datang. Hal serupa sudah dilakukan Pemkab Lebak.

*Ditulis Oleh: Abu Rizal Sidik. Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart