Oleh: Ade Putra*
PEMERINTAH pusat terus memperketat pengawasan dana desa melalui berbagai instrumen. Kebijakan ini berlaku seiring dengan penambahan anggaran dana desa. Dari semula Rp70 triliun pada 2019, menjadi Rp72 triliun pada 2020.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan agar dana yang sudah disalurkan ke rekening daerah dapat segera dieksekusi. Khususnya untuk kegiatan produktif yang mampu memberikan dampak besar kepada masyarakat.
Dalam hal penanganan dan pencegahan Covid-19, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, menerbitkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020. Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ditujukan untuk para Kepala Daerah dan seluruh Kepala Desa se-Indonesia.
Tujuannya: Sebagai acuan pelaksanaan desa tanggap COVID-19. Serta pelaksanaan padat karya tunai desa. Dengan menggunakan dana desa.
Adanya surat edaran tersebut, publik tentu berharap seluruh desa segera bertindak cepat melakukan langkah dan tugasnya. Pemerintah Desa harus mampu menjamin keamanan kesehatan bagi setiap warga.
Penulis meyakini, peran Pemerintah Desa saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya perihal informasi, edukasi, dan sosialisasi di masyarakat.
Surat edaran tersebut telah menganggarkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ke setiap desa. Tak Terkecuali Kabupaten Tangerang. Saat ini sudah menjadi status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Dalam surat tersebut, jika suatu daerah berstatus KLB, maka APBDesa dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19. Selain itu, kita juga berharap Pemerintah Desa transparan terhadap penggunaan dana desa.
Untuk itu, melalui tulisan ini mengajak seluruh masyarakat serta pemuda desa untuk bersama-sama mengawasi sekaligus mendukung program pemerintah dalam pencegahan Covid-19 di Desa masing masing.
Jika Pemerintah Desa belum bertindak dengan adanya surat edaran tersebut, maka perlu diingatkan oleh segala unsur masyarakat.
*Penulis adalah Ketua Formatab.
