TANGERANG | Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah kasus kematian bayi dan ibu yang baru melahirkan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Perkumpulan Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Perekat Demokrasi) di Warung Makan Sunda, Telaga Bestari, Cikupa, pada Kamis (07/04).
Hadir sebagai narasumber Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Baidowi, Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, dan Direktur Perekat Demokrasi Khoerun Huda.
Baca Juga
- Perkuat Peran CSO, Perekat Demokrasi Inisiasi Susun Modul Peningkatan Kapasitas
- Direktur Eksekutif Perekat Demokrasi: Keberadaan CSO Harus Diperkuat Peranannya
Dalam paparannya, Ahmad Baidowi menyampaikan, dari sisi anggaran, alokasi dana untuk sektor kesehatan di Kabupaten Tangerang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sudah jauh melampaui amanat Undang-undang Kesehatan, yaitu minimal 10 persen dari jumlah APBD.
“Dari Rp5,8 triliun APBD Kabupaten Tangerang, Rp1,1 triliun untuk anggaran sektor kesehatan. Terdiri dari 3 Rumah Sakit Umum Daerah, 44 Puskesmas, dan Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
Baidowi juga mengatakan, Kabupaten Tangerang satu-satunya daerah yang masih menyediakan alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan biaya kesehatan untuk jenis layanan kesehatan tertentu.
Meski demikian, ia mengakui, masih perlu peningkatan layanan kesehatan, sehingga peran masyarakat sipil sangat dinantikan untuk mendorong proses kebijakan yang pro terhadap masyarakat.
“Saya harapkan dari forum ini bisa lahir gagasan-gagasan cemerlang untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan tersebut,” ujarnya.
Sementara Subandi Musbah menitikberatkan pentingnya proses advokasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat pada sektor kesehatan.
Menurutnya, pengambil kebijakan harus terus didorong agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Subandi mencontohkan, ada Peraturan Daerah yang digagas masyarakat sipil. Dan itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sangat bermanfaat sekali.
“Langkah advokasi ini sangat penting mengingat anggota legislatif juga memiliki keterbatasan. Dukungan dari masyarakat sipil seperti Forum Belajar Sehat Gemilang ini sangat penting,” katanya.
Khoerun Huda mengamini pernyataan tokoh muda Kabupaten Tangerang tersebut. Dia mencontohkan, pada tahun 2011, saat masih hadir Sekolah Demokrasi di Kabupaten Tangerang, pernah digagas Perda Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diinisiasi alumni Sekolah Demokrasi Tangerang.
“Hasilnya sempat masuk dalam pembahasan di DPRD, namun saat itu dihentikan karena setahun kemudian akan berlaku kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya.
Dengan pengalaman tersebut, lanjut Huda, bukan hal yang mustahil jika kelompok masyarakat sipil kembali menginisiasi untuk mendorong proses perubahan kebijakan melalui advokasi di jalur produk perundang-undangan.
“Misalnya di sektor kesehatan, kita bisa mendorong Perda tertentu yang bisa pro terhadap masyarakat,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) Kabupaten Tangerang Muhamad Atif menyampaikan perlunya advokasi bersama untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada bayi dan ibu yang baru melahirkan.
Alasannya, kata dia, karena angka kasus kematian bayi dan ibu yang baru melahirkan, kembali meningkat, tak hanya di Kabupaten Tangerang, namun juga secara nasional.
“Ini harus menjadi agenda advokasi kita bersama, karena masalah ini sangat erat kaitannya dengan gizi buruk dan stunting,” katanya.
Untuk diketahui, saat diskusi, peserta forum sepakat untuk merumuskan agenda advokasi bersama yang akan dibahas pada diskusi-diskusi selanjutnya. |We
