TANGERANG | Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Arsin bin Asip diduga telah memalsukan girik untuk menerbitkan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area sekitar pagar laut ilegal.
Arsin diperiksa dua kali dan dicecar 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Hal itu dikatakan, Yunihar Arsyad selaku kuasa hukum Arsin lewat keterangan resmi tertulis, pada Senin, (17/02).
Arsin diperiksa terkait penerbitan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) juga 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Panggilan pertama pada Kamis, 6 Februari 2025 dan Pemeriksaan kedua Kamis, 13 Februari 2025 di Ruang Pemeriksaan Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Baca Juga
- Pagar Laut Misterius dan Ketidakberdayaan Negara
- Geruduk Kantor Bupati, GMNI Tangerang Minta APH Usut Keterlibatan Pejabat Pemda Terkait Pagar Laut
Yunihar mengatakan, kliennya sangat siap untuk mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Arsin janji akan kooperatif hingga proses peradilan.
Lebih lanjut, Arsin ingin menjaga kondusifitas di wilayahnya Desa Kohod. Ia bukan menghilang apalagi kabur.
“Yang saat ini ada 2 faksi, antara pendukung dan penolak,” ujarnya, Yunihar mengklaim Arsin tidak terlihat dalam pemagaran laut yang sudah beredar di sosial media.
Video tersebut terjadi pada Jum’at, 6 Mei 2022 jauh sebelum pemberitaan pagar laut.
“Saat itu klien kami sedang melakukan sidak terhadap warga desa nya yang melakukan tanggul berupa bambu yang di pagar untuk mengamankan lahan milik warganya terhindar dari abrasi,” terangnya.
Yunihar mengaku Arsin polos sehingga dijadikan korban oleh yang menjadi mafia tanah berinisial SP dan C. Pihak tersebut datang ke Desa Kohod dan menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri menemukan fakta tindak pemalsuan surat yang dibuat komplotan Arsin. Polisi juga tengah membidik Arsin dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang. |Fjr
