TANGERANG | Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Zulpikar mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang belum bisa dinyatakan terbuka dalam hal informasi publik.
Demikian disampaikan Zulpikar saat menjadi pemateri di seminar bertajuk “Peran Pemantau Pemilihan Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024” di teras Cafe Tigaraksa, pada Sabtu, (07/09).
“Sebuah lembaga publik tidak bisa menyatakan dirinya sebagai lembaga yang informatif atau menuju informatif, karena harus berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi,” terang Zulpikar.
Baca Juga
Menurut Dia, ketika sebuah badan publik dinyatakan terbuka, belum tentu juga itu menjadi sebuah indikator bahwa lembaga itu benar-benar terbuka.
“Karena banyak kenyataan sebuah badan publik yang dinyatakan terbuka secara penilaian, tetapi pada kenyataannya masih dikritisi oleh demonstran aktivis dan mahasiswa,” katanya.
Senada pemateri lainnya Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah mengatakan, di era digital persoalan informasi tentang pemilu seharusnya dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui website KPU dan Bawaslu.
“Saya melihat bahwa Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif di penyelenggara Pemilu terutama di Kabupaten Tangerang belum maksimal. Terbukti websitenya itu masih sekadar tampilan biasa,” kata Subandi.
Oleh karena itu, lanjut Subandi dibutuhkan pemantauan yang serius mulai dari penggunaan anggaran, perekrutan hingga tahapan penyelengaraan.
Menurut dia, tahapan penyelenggaraan demokrasi bukan dari tanggal 23 nanti ketika pengundian nomor urut dan selanjutnya kampanye saja.
“Tetapi mulai dari perekrutan dan sebagainya juga perlu dipantau termasuk soal B1KWK oleh Parpol. Sepertinya Bawaslu tidak hadir di moment krusial itu,” tegasnya.
Sementara Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo mengajak KPU, Bawaslu dan lembaga Pemantau Pemilu menggandeng media massa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Masyarakat berhak tahu soal proses demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Untuk itu, saya berharap teman-teman pemantau juga bisa menggandeng media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, seminar ini menghadirkan tiga narasumber yakni, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, Zulpikar, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, dan Direktur Visi Nusantara, Subandi Musbah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan Pemantau Pemilu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suka Keadilan Indonesia dan mahasiswa dari berbagai universitas. |Fir
