spot_img
spot_img

Belasan CSO Desak Pemkab Tangerang Tingkatkan Pelayanan Publik

Foto: Diskusi Perekat Demokrasi tentang “Menakar Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang”.

TANGERANG | Belasan aktivis lintas organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam forum belajar (Learning Forum) Sehat Gemilang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut mencuat dalam diskusi yang dihelat Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi (Perekat Demokrasi). Bertempat di Warung Sunda, Telaga Bestari, Cikupa, pada Kamis (27/10).

Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memaparkan hasil survei terkini lembaganya tentang persepsi publik terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga

Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya pada periode 10-15 Oktober 2022, tingkat kepuasan warga Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan publik memang paling rendah dibandingkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Masih kata Adib, dari 440 responden di wilayah Kabupaten Tangerang yang menjadi sampel populasi penelitian, sebanyak 32,3 persen menjawab puas atas pelayanan publik dari Pemkab, 29,1 persen menjawab biasa saja, dan 38,6 persen menjawab tidak puas.

Sementara, untuk survei di Kota Tangerang sebanyak 78,3 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik di kota tersebut. Hanya 7,3 persen yang menjawab tidak puas, dan 14,3 persen yang menjawab biasa saja.

Demikian pun survei di Kota Tangsel, sebanyak 61 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik dari Pemkot Tangsel, 11 persen menjawab tidak puas, dan 27,3 persen menjawab biasa saja.

“Hasil survei ini menjadi potret pelayanan publik di Tangerang Raya yang bisa dijadikan salah satu acuan dalam membangun gerakan sosial,” ujar pria yang juga akademisi di UNIS Tangerang tersebut kepada wartawan usai diskusi.

Adib juga menekankan, dari survei tersebut juga diketahui ada beberapa persoalan penting yang harus segera direspon oleh Pemkab Tangerang, terutama soal kemacetan dan banjir.

“Kebijakan soal tata ruang dan wilayah pun menjadi persoalan krusial yang harus benar-benar menjadi perhatian serius semua pihak, terutama eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang Mohamad Romli yang menjadi penanggap hasil survei dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya peran kelompok masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan Pemda.

Menurut Romli, survei KPN tersebut menjadi potret apa yang dirasakan serta dialami warga Kabupaten Tangerang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan Pemkab Tangerang.

“Pers dan pegiat organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi serupa, yaitu melakukan kontrol terhadap pelayanan publik dan berbagai kebijakan Pemda,” paparnya.

Hal senada disampaikan Direktur Perekat Demokrasi Khoerun Huda menambahkan. Dari pengalaman advokasi yang pernah dilakukan lembaganya, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu yang tak boleh terhenti.

Huda juga menekankan kepada para pegiat yang tergabung dalam Learning Forum tersebut, proses dialogis dengan berbagai stakeholder harus semakin diintensifkan, sehingga diharapkan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.

“Peran semua pihak sangat penting, kami mendesak Pemkab Tangerang juga bersikap terbuka dan tidak alergi terhadap berbagai kritik dari pagiat,” tandasnya. |We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart