TANGSEL | Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Tangerang Selatan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan membuka secara transparan dasar perhitungan anggaran penyewaan kendaraan dinas senilai hampir Rp20 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2026.
LMND menilai besarnya anggaran tersebut harus disertai penjelasan yang terbuka kepada publik, mulai dari kajian biaya, proses pengadaan, hingga identitas penyedia jasa. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
Ketua LMND Kota Tangsel, Melki, mengatakan setiap penggunaan anggaran daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Baca Juga
- LMND Kota Tangerang Desak Usut Dugaan Pungli SPMB di SMAN 20 Pakuhaji
- LMND Soroti Kinerja Setahun Pemkot Serang, Kemiskinan dan Fiskal Jadi Catatan
“Kami berharap pemerintah dapat membuka kajian biaya atau cost-benefit analysis yang menjadi dasar pengambilan kebijakan penyewaan kendaraan dinas tersebut,” ujar Melki, Minggu (12/07).
Menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui proses pengadaan yang dilakukan pemerintah, termasuk identitas perusahaan penyedia jasa, agar dapat dipastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, LMND meminta pemerintah menjelaskan spesifikasi kendaraan yang disewa, mulai dari jenis kendaraan, tahun produksi, kondisi kendaraan, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.
“Kami meminta seluruh informasi tersebut dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik di tengah masyarakat,” katanya.
Melki menegaskan, permintaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan uang negara dan bukan bentuk tuduhan adanya pelanggaran hukum.
“Pemerintah seharusnya menjawab polemik ini dengan data, dokumen, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,95 miliar dalam APBD Tahun 2026 untuk menyewa 194 kendaraan dinas bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah. Nilai anggaran tersebut meningkat sekitar Rp2,07 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp17,88 miliar.
Pemerintah menyatakan skema penyewaan dipilih karena dinilai lebih efisien dibandingkan pembelian kendaraan dinas. | Fjr
