PANDEGLANG | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, Kamis (03/09). Mereka menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi infrastruktur, hingga anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Massa menilai pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan potensi PAD meski masyarakat terus memenuhi kewajiban membayar pajak. Mereka juga mempertanyakan kebijakan penurunan target PAD yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain persoalan PAD, mahasiswa menyoroti kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Pandeglang. Mereka menilai persoalan tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, termasuk akses warga menuju fasilitas pelayanan kesehatan.
Baca Juga
- BEM Nusantara Banten Soroti Unggahan Disparbud Pandeglang yang Dikaitkan dengan Partai Politik
- Nalar Pandeglang Desak APH Usut Dugaan Hilangnya Saldo Kas Daerah Puluhan Miliar Rupiah
“Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Lihat di sana masih banyak jalan-jalan rusak. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah gagal memimpin dan harus mengundurkan diri,” tegas Koordinator Aksi, Rafiudin.
Sebelum berorasi, massa melakukan long march dari Gedung Balai Budaya Pandeglang menuju Kantor Bupati Pandeglang. Puluhan personel kepolisian terlihat berjaga di sekitar gerbang kantor bupati untuk mengamankan jalannya aksi.
Setibanya di lokasi, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pembangunan Pandeglang. Massa kemudian berusaha masuk ke halaman kantor bupati hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Petugas akhirnya membuka akses agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi di halaman kantor bupati. Namun, situasi kembali memanas ketika massa mencoba mendekati pintu masuk gedung.
Setelah menyampaikan tuntutan di kantor bupati, massa bergerak menuju Gedung DPRD Pandeglang. Aksi kembali diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan aparat karena massa berupaya masuk ke dalam gedung.
Situasi kemudian mereda setelah sejumlah anggota DPRD Pandeglang menemui mahasiswa di halaman gedung. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan dialog untuk membahas tuntutan yang disampaikan massa.
Rafiudin mengatakan, aksi tersebut juga menjadi bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi. Ia menilai pasangan tersebut belum memenuhi sejumlah janji politik kepada masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti target PAD Pandeglang yang mengalami penurunan. Mereka mempertanyakan langkah pemerintah daerah yang memilih menurunkan target ketimbang mengoptimalkan sejumlah potensi pendapatan daerah.
“Setiap tahun target PAD tidak pernah tercapai, tapi bukannya mengoptimalkan potensi PAD malah menurunkan target PAD. DPRD yang seharusnya menjadi kontrol malah diam saja tidak melakukan fungsi mereka,” kata Rafiudin.
Menurut mahasiswa, persoalan PAD berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah membuka pengelolaan PAD secara transparan serta menjelaskan dasar kebijakan penetapan target pendapatan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mempersoalkan rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD Pandeglang sebesar Rp1,1 miliar. Anggaran tersebut dinilai lebih baik dialihkan untuk program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Mereka meminta DPRD Pandeglang menghapus anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan masyarakat.
“Menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar serta mengalihkannya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kami menuntut Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi TPP dan anggaran belanja pegawai,” pungkasnya.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPRD mengevaluasi belanja pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mereka meminta anggaran daerah lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan mahasiswa terhadap Pemkab dan DPRD Pandeglang agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran serta merealisasikan pembangunan yang dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. | Fjr
