PANDEGLANG | Aktivis BEM Nusantara Banten menyoroti unggahan akun media sosial resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang yang sempat memuat kegiatan dikaitkan dengan salah satu partai politik. Mereka mempertanyakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan akun resmi pemerintah.
BEM Nusantara menilai media sosial instansi pemerintah seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi pelayanan publik, bukan mempublikasikan konten yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan politik.
Aktivis BEM Nusantara Banten Bidang Sosial Politik, Rapiudin, mengatakan unggahan tersebut berpotensi membentuk anggapan publik bahwa Disparbud Pandeglang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.
Baca Juga
- Nalar Pandeglang Desak APH Usut Dugaan Hilangnya Saldo Kas Daerah Puluhan Miliar Rupiah
- PMII Pandeglang Soroti Pengawasan MBG, Minta Kejari Periksa Kelayakan Dapur SPPG
“Terkait persoalan itu, ini sangat mengkhawatirkan. Perspektif masyarakat bisa mengarah bahwa Disparbud Pandeglang terafiliasi dengan Partai Demokrat,” kata Rapiudin, Jumat (31/07).
Menurutnya, keterlibatan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah, dalam kegiatan yang diunggah turut memperkuat sorotan publik terhadap netralitas instansi.
“Posisinya ada keterlibatan anggota DPR RI Partai Demokrat, salah satunya Rizki Natakusumah. Akibatnya masyarakat bisa menjadi skeptis terhadap netralitas Disparbud. Jangan sampai muncul anggapan ada politisasi birokrasi,” ujarnya.
Rapiudin menegaskan ASN wajib menjaga independensi dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada partai politik, termasuk melalui akun media sosial resmi pemerintah.
“ASN harus netral. Mereka tidak boleh cenderung atau berpihak kepada partai politik mana pun. Independensi harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang agar lebih berhati-hati dalam mengelola konten media sosial resmi.
“Jangan sampai dinas yang tugasnya melayani masyarakat justru memunculkan persepsi terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu,” katanya.
Sebagai bentuk protes, BEM Nusantara Banten berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disparbud Pandeglang.
“Hari Kamis kami akan menggelar aksi di Disparbud Pandeglang. Surat pemberitahuan akan kami sampaikan ke Intelkam Polres Pandeglang pada hari Senin. Ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh dinas,” ujarnya.
Sorotan terhadap Disparbud Pandeglang menguat setelah unggahan yang dipersoalkan tidak lagi terlihat di akun media sosial resmi instansi. Sebelumnya, akun tersebut mengunggah kegiatan bersih-bersih yang melibatkan sejumlah ASN dan dikaitkan dengan Partai Demokrat sehingga memicu perdebatan mengenai batas netralitas ASN dan penggunaan media sosial pemerintah. | Fjr
