TANGERANG | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cirumpak yang dikelola Yayasan Leuit Abhipraya Nawasena diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Temuan ini mencuat setelah 33 siswa di Kecamatan Kronjo mengalami keracunan usai mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG yang berlokasi di Desa Cirumpak tersebut tetap beroperasi meski belum memiliki izin sanitasi dari Dinas Kesehatan setempat, sehingga memicu sorotan terkait standar keamanan pangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyebut pengelola SPPG saat ini baru dalam proses pengurusan SLHS.
Baca Juga
- AMT Soroti Dugaan Pungli Ratusan Juta dalam Penentuan Dapur MBG di Tangerang
- Kumala Nilai Program MBG Lebak Masih Jauh dari Harapan
“Mereka baru mengurus izin. Izin operasional sudah keluar dari Badan Gizi Nasional, tapi ke Dinkes baru mulai proses,” ujarnya.
Hendra mengakui, pola serupa juga terjadi di sejumlah SPPG lain, di mana operasional sudah berjalan setelah mengantongi izin dari BGN, sementara izin sanitasi menyusul kemudian.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menurunkan tim untuk menyelidiki kasus tersebut dengan mengambil sampel makanan MBG guna diuji di laboratorium kesehatan daerah.
“Sampel kami kirim ke Labkesda. Hasil biasanya keluar dalam 7 sampai 10 hari,” katanya, (30/04).
Sementara itu, hingga kini pihak pengelola SPPG Cirumpak belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sebelumnya, puluhan siswa di Kecamatan Kronjo mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Aparat kepolisian saat ini juga tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.
Program MBG di wilayah tersebut diketahui menjangkau ribuan penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, PAUD, hingga ibu hamil dan balita. | Fjr
