SERANG | Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkap dugaan persoalan serius dalam tata kelola pertambangan di Provinsi Banten. Sebanyak 43 titik tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C terindikasi beroperasi tanpa izin.
Temuan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Berdasarkan data Dinas ESDM Banten, lokasi tambang ilegal itu tersebar di tiga wilayah, yakni Kabupaten Lebak, Serang, dan Pandeglang.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan penertiban harus dilakukan secara tegas tanpa pengecualian.
Baca Juga
- KPK Kumpulkan Pemda di Banten Bahas Pengawasan Pertambangan MBLB
- Tingkatkan PAD, Pemprov Banten dan KPK Evaluasi Total Rantai Usaha Pertambangan
“Tambang yang tidak berizin tidak perlu didiskusikan lagi. Harus segera ditutup,” tegasnya, Minggu (08/02).
Selain tambang ilegal, Ombudsman juga menemukan aktivitas pertambangan berizin yang melanggar aspek teknis, seperti tebing galian dengan kemiringan ekstrem hingga 90 derajat tanpa terasering. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pekerja maupun masyarakat sekitar.
Yeka menilai aktivitas tambang di kawasan pegunungan Banten kini berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan warga. Ia mengingatkan penggundulan hutan akibat eksploitasi tambang dapat memicu bencana longsor seperti yang terjadi di Sumatra.
“Kami tidak ingin bencana di Sumatra terulang di Banten,” ujarnya.
Ombudsman juga menyoroti praktik pembuangan limbah pencucian material tambang yang dilakukan sembarangan. Sesuai ketentuan, air limbah seharusnya diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga memenuhi standar sebelum dilepas ke lingkungan.
“Air limbah tidak boleh dibuang langsung. Harus melalui proses pengolahan, jika tidak maka akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” tambah Yeka.
Ombudsman berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Banten. | Fjr
