TANGERANG | Revisi dan penyelarasan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dinilai penting agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, saat menandatangani Pakta Integritas dalam Focus Group Discussion (FGD) Uji Publik bertema “Membaca Ulang Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang digelar Lembaga Rumah Aman di Waroeng Sunda Talaga Bestari, pada Selasa, (16/09).
Intan menegaskan, hadirnya UU TPKS menjadi momentum penting untuk memperkuat regulasi daerah agar tetap relevan dan implementatif. Ia juga menyoroti fakta bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi.
Baca Juga
- Usai Dilantik Jadi Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah Kunjungi Kantor DPD Golkar
- Intan, Perempuan, & Politik Gagasan
“Setiap tahun ada ratusan kasus yang masuk ke DP3A, dan itu pun hanya sebagian kecil yang berani melapor. Karena itu, kita butuh komitmen bersama agar regulasi benar-benar berjalan dan korban berani speak up,” tandasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Tangerang tengah menyiapkan Rumah Aman dan Trauma Healing Center. Dua fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang perlindungan sekaligus pemulihan trauma bagi korban kekerasan seksual.
“Trauma memang tidak bisa hilang begitu saja, tapi dengan adanya fasilitas ini, korban bisa merasa lebih aman, mendapatkan pendampingan, dan kembali percaya diri untuk bersosialisasi di masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat dan pihak sekolah tidak mengucilkan para korban, sebab mereka hanyalah korban yang membutuhkan dukungan.
“Melalui FGD ini saya berharap lahir ide, gagasan, dan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perda, sekaligus memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. | Fjr
