LEBAK | Masyarakat Adat Baduy secara tegas menolak pembentukan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih di wilayah mereka.
Penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan adat yang selama ini menjadi pedoman utama kehidupan mereka.
Kepala Desa Kanekes, Oom, menegaskan bahwa pendirian KopDes tidak dapat dipaksakan karena bertentangan langsung dengan aturan adat yang berlaku di wilayah ulayat Suku Baduy.
Baca Juga
- Diduga Ada Selisih Timbangan, Petani Sawit Minta DPRD Lebak Turun Tangan
- Curah Hujan Tinggi, Tiga Lokasi di Lebakgedong Terdampak Longsor
“Kami menolak KopDes Merah Putih karena adat melarang. Jadi tidak bisa dibentuk di sini,” kata Oom kepada awak media, pada Rabu, (04/06).
Menurutnya, larangan adat adalah keputusan kolektif yang tidak bisa ditawar. Meski sebelumnya telah ada komunikasi dari pihak kecamatan, masyarakat Kanekes sepakat menolak pendirian koperasi tersebut.
“Kami sudah diberitahu dari kecamatan. Tapi usaha masyarakat di sini sudah berjalan baik. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kami tidak mau yang ribet,” tambah Oom.
Lebih lanjut, Oom menegaskan bahwa warga Baduy bukan menolak bantuan atau program pemerintah, namun jika mekanismenya berbenturan dengan adat, maka pihaknya tidak bisa menerimanya.
“Kalau mau membantu, ya berikan saja bantuannya. Tapi kalau harus lewat jalur yang dilarang adat, kami tidak bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan masyarakat adat.
“Mereka tidak bisa melaksanakan Musdesus KopDes karena terbentur aturan adat. Jadi dari 344 desa, Desa Kanekes tidak akan membentuk KopDes Merah Putih,” jelas Okta.
Penolakan ini menegaskan bahwa dalam proses pembangunan desa, penghormatan terhadap nilai-nilai kultural dan kearifan lokal harus menjadi pertimbangan utama, terutama bagi masyarakat adat seperti Baduy yang masih memegang teguh tradisinya. |Fjr
