TANGERANG | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Suara Sipil turun ke jalan menolak rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Aksi damai itu digelar di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, pada Senin (10/11), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Koordinator aksi, Aditya Nugraha menilai, langkah pemerintah memberi gelar kehormatan kepada Soeharto adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
Baca Juga
- Majelis Kode Etik ASN Kota Tangerang Dinilai Bungkam Soal Laporan Asda 1
- Mahasiswa Untara Protes, Staf Keuangan Diduga Berkata Kasar
“Pemerintah seharusnya menghormati sejarah dan penderitaan rakyat, bukan justru memberikan kehormatan kepada sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman kebebasan,” ujarnya.
Menurutnya, Soeharto tidak layak disebut pahlawan, melainkan peringatan agar kekuasaan tidak lagi dijalankan secara otoriter dan koruptif.
“Kami tidak menolak sejarah Soeharto sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Tapi mengangkatnya menjadi pahlawan sama saja dengan menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan rezim Orde Baru,” tegasnya.
Ia khawatir keputusan itu akan menyesatkan generasi muda dalam memahami sejarah Indonesia.
“Kami khawatir, generasi muda akan diajarkan untuk melupakan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, penculikan aktivis, dan praktik korupsi yang merajalela di masa orde baru. Padahal, semua itu adalah bagian penting dari pelajaran sejarah bangsa yang seharusnya tidak dihapus,” jelasnya.
Selain berorasi, massa juga menggelar mimbar bebas membacakan puisi, menyanyikan lagu perjuangan, dan menyampaikan pernyataan sikap. Aksi berlangsung damai di bawah pengawalan kepolisian.
Lebih lanjut, Aditya mengungkapkan, Komite Suara Sipil akan terus mengawal isu ini dan menolak segala bentuk glorifikasi terhadap tokoh yang punya rekam jejak kelam terhadap rakyat.
“Kami berdiri di sini bukan hanya menolak gelar itu, tapi juga menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh lupa. Gelar pahlawan bukan untuk mereka yang menindas, tapi bagi mereka yang berjuang untuk keadilan,” ujarnya.
Menutup orasinya, Aditya menyerukan agar makna Hari Pahlawan tak direduksi jadi seremoni tahunan.
“Pahlawan sejati adalah mereka yang menolak penindasan dan berani mengatakan kebenaran. Soeharto bukan salah satu dari mereka,” pungkasnya.
Ia menegaskan, jika Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, maka makna Hari Pahlawan kehilangan arti.
”Kami tidak akan mau kompromi dengan penjahat HAM, Soeharto sudah cocok diberi gelar sebagai penjahat HAM,” tandasnya.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Komite Suara Sipil yang menuntut transparansi pemerintah dalam penetapan gelar Pahlawan Nasional, agar proses tersebut tidak menjadi cara untuk memutihkan masa lalu yang kelam. | Fjr
