
TANGERANG | Setelah ramai pemberitaan terkait kekayaan Wakil Bupati Tangerang dan Bupati Pandeglang, Benteng Society merespons dengan menggelar Diskusi Publik, “Menyoal Kekayaan Pejabat Daerah, Logis atau Abouse of Power?”
Acara yang dilaksanakan di Cafe Kebon Jayanti tersebut menghadirkan narasumber Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, Aktivis Pemuda Riyan Hidayat, Ketua KAMMI Banten Muhammad Fadli, dan Founder Benteng Society Firmansyah.
Dalam paparannya, Riyan Hidayat menyampaikan, persoalan kekayaan pejabat daerah harus kita kritisi, apakah boleh pejabat berbisnis atau tidak.
Baca Juga
- Peduli Korban Gempa Cianjur, Benteng Society dan HMI Al-Azhary Adakan Trauma Healing
- Cegah Stunting, Benteng Society Bersama Pemdes Jayanti Gelar Sosialisasi
“Pejabat sebenarnya, harus fokus terhadap persoalan rakyat. Bukan berbisnis dengan memanfaatkan jabatan, karena jabatan bukan untuk memperkaya diri,” ujarnya saat diskusi, pada Rabu, 21 Mei 2023.
Senada dengan Riyan, Firmansyah menjelaskan, hadirnya diskusi ini agar kita sebagai mahasiswa dan pemuda bisa tetap kritis untuk setiap persoalan yang tengah ramai di masyarakat. Ini merupakan gerakan moral.
“Dari mulai ketidakwajarnya kekayaan pejabat dan pamernya hidup mewah, merupakan tamparan untuk masyarakat di tengah sedang merosotnya pendapatan saat pasca pandemi,” tuturnya.
Masih kata Firman, kita boleh curiga atau menduga bahwa adanya pencucian uang dengan berbagai cara dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi yang di utamakan.
“Ditambah tingginya tingkat pengguran di Kabupaten Tangerang dan beberapa tahun lalu kabupaten yang berselogan gemilang ini, merupakan tingkat tertinggi anak putus sekolah di Provinsi Banten,” tegasnya.
Terlihat miris, lanjut Firman, persoalan tersebut seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang segera diselsaikan. Berarti ada banyak ketimpangan yang terjadi di saat segelintir para berjabat berlomba memperkaya diri.
“Kami dari Benteng Society dan mengajak KAMMI Banten akan mengawal persoalan ini sampai adanya pemanggilan dari KPK untuk klarifikasi atau mememinta audit transaksi rekening para berjabat daerah yang naik signifikan,” tegasnya.
Usai acara, Muhammad Fadli menyampaikan terkait sikap gerak KAMMI Banten soal isu naiknya kekayaan pejabat daerah secara tak wajar.
Dirinya merasa persoal seperti ini harus disikapi serius sebagai adanya kontrol terhadap pejabat daerah, khususnya di Banten dan gerakan ini harus lahir dari mahasiswa dan pemuda
“Jangan sampai gerakan moral ini, dituding adanya politisasi dan kuda liar yang memanfaatkan isu untuk kepentingan Pemilu 2024 nanti,” pungkasnya.
Pantauan di lokasi, peserta sangat antusias mengikuti diskusi publik dengan banyaknya pertanyaan keritis terkait persoalan kekayaan pejabat daerah dan peran pemuda. Diikuti dari beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda yang ada di Kabupaten Tangerang. |We