BANTEN | Nama baik Provinsi Banten kembali tercoreng setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten mengungkap beberapa dugaan kasus korupsi. Mulai hibah ponpes, pengadaan lahan Samsat, dan mark up masker.
Atas dasar itulah, puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Kamis, (03/06).
Kepada Vinus, Koordinator Aksi Deni Iskandar mengatakan, aksi digelar terkait korupsi dana hibah ponpes dan korupsi pengadaan masker di Banten. Di mana dua kasus korupsi tersebut terjadi saat situasi negara sedang mengalami pandemi Covid-19.
Baca Juga
- Aliansi BEM Serang Raya Tuntut Kejati Usut Aktor Intelektual Korupsi Banten
- Peringati Hari Pancasila, Kotret dan JMSI Banten Hunting Foto di Kampung Pancasila
Masih kata Deni, ada banyak motif dan celah, kenapa kemudian persoalan dana hibah Ponpes di Banten. Salah satunya sistem kebijakan yang lemah, dan dibuat oleh Gubernur Banten.
“Berdasarkan hasil kajian dan investigasi JPMI, faktor utamanya disebabkan karena sistem kebijakan yang lemah. Gubernur Banten Wahidin Halim seakan pura-pura lupa, tentang sistem yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.
Pada konteks ini, sambung Deni, ada upaya dan tindakan yang sistematis, yang itu dilakukan oleh Pemprov Banten. Apa yang sudah terjadi, tidak bisa dilepaskan dari pada peran dan pertanggungjawaban Wahidin Halim selaku kepala daerah.
Atas dasar itulah massa aksi meminta KPK harus turun ke Banten. Jangan sampai para kiai dan alim ulama, menjadi korban kebijakan, dan menjadi tersangka semua.
“Jangan juga dalam pengusutan kasus ini, kemudian ada banyak Ponpes yang disegel oleh Kejati,” tegas Deni.
Deni tidak ingin nama para kiai penjaga gerbang Banten ini, justru dikorbankan. Pihaknya meminta agara elemen mahasiswa dan santri mengawal persoalan ini.
“Kami dari JPMI meminta agar semua elemen mahasiswa dan santri di semua Ponpes Banten harus mengawal persoalan ini. Bila perlu dorong KPK, agar turun ke Banten,” pungkasnya.
Untuk informasi, selain melakukan demonstrasi, JPMI juga melaporkan tiga orang terkait kasus korupsi dana hibah Ponpes ke KPK. Diantaranya Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Almuktabar, dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti. |We
