Nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.300 per dolar Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebagai gejala sesaat pasar keuangan. Angka tersebut merupakan sinyal bahwa struktur ekonomi nasional masih rentan terhadap tekanan eksternal.
Dalam ekonomi makro, depresiasi mata uang domestik biasanya mencerminkan tingginya kebutuhan devisa, lemahnya daya saing produksi nasional, serta adanya kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi ke depan.
Karena itu, persoalan rupiah bukan sekadar urusan kurs, tetapi menyangkut ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga
- GMNI Desak BPN Tangerang Putus Kerja Sama KJSB, Soroti Dugaan Pungli Tarif Pengukuran Tanah
- Menyoal Logika “Pemerataan Tanah” dalam Proyek Hutan Bambu yang Dilakukan Oleh Pemkab Tangerang: Inovasi atau Inefisiensi?
Data perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor, terutama untuk kebutuhan bahan baku dan barang modal.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, struktur impor Indonesia secara konsisten didominasi bahan baku/penolong dengan porsi lebih dari 70 persen dari total impor, sementara barang modal dan barang konsumsi menempati porsi sisanya.
Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas industri nasional masih bertumpu pada pasokan luar negeri. Ketika dolar menguat, biaya produksi dalam negeri ikut naik karena mesin, komponen, bahan kimia, dan input industri lainnya dibeli menggunakan mata uang asing.
Ketergantungan tersebut terlihat nyata di sektor pangan. Indonesia setiap tahun masih mengimpor jutaan ton gandum karena produksi domestik hampir tidak ada, sementara kebutuhan tepung terigu untuk mie instan, roti, dan industri makanan sangat besar.
Selain itu, kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Ketika rupiah melemah, harga kedelai dan gandum naik, sehingga produsen makanan rakyat menghadapi tekanan biaya. Akibat lanjutannya sederhana: harga jual naik atau ukuran produk diperkecil.
Di sektor energi, kebutuhan LPG nasional juga masih sangat bergantung pada impor. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi LPG domestik berada di kisaran 8 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri belum mampu menutup kebutuhan.
Karena transaksi energi dilakukan dalam dolar, pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban subsidi energi negara. Artinya, setiap kali kurs tertekan, APBN ikut menanggung konsekuensinya.
Sektor kesehatan pun tidak sepenuhnya aman. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar bahan baku obat nasional masih berasal dari impor, terutama dari Tiongkok dan India.
Ketika kurs melemah, biaya produksi farmasi meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga obat maupun alat kesehatan. Maka pelemahan rupiah sesungguhnya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Pemerintah memang telah menjalankan sejumlah program strategis seperti hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hilirisasi nikel, misalnya, telah mendorong lonjakan ekspor produk turunan mineral dalam beberapa tahun terakhir. Ini langkah positif karena menambah devisa dan nilai tambah di dalam negeri.
Namun kontribusi hilirisasi masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan belum sepenuhnya menjawab ketergantungan Indonesia terhadap impor mesin, teknologi, dan bahan baku manufaktur.
Program MBG juga memiliki potensi besar jika dirancang dengan benar. Dengan sasaran jutaan pelajar, program ini bisa menjadi stimulus ekonomi nasional apabila kebutuhan beras, telur, ayam, sayur, susu, dan pangan lainnya dibeli dari petani lokal, peternak lokal, koperasi, dan UMKM daerah.
Jika satu sekolah menyerap pasokan dari desa sekitar, maka belanja negara akan berputar langsung ke ekonomi rakyat. Tetapi bila rantai pasoknya tidak dibangun secara nasional dan masih bergantung pada produk impor atau distribusi terpusat, maka efek penggandanya menjadi terbatas.
Dalam konteks inilah pemikiran Soekarno tentang berdikari menjadi sangat relevan. Bung Karno menempatkan berdikari sebagai strategi pembangunan bangsa: negara harus berdiri di atas kekuatan sendiri, terutama dalam pangan, produksi industri, dan pembiayaan ekonomi.
Berdikari bukan berarti anti-perdagangan luar negeri, melainkan memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tidak ditentukan oleh fluktuasi negara lain.
Jika diterjemahkan ke dalam konteks kekinian, jalan berdikari berarti memperkuat industri substitusi impor, mempercepat swasembada pangan strategis, meningkatkan kapasitas riset dan teknologi nasional, serta menghubungkan belanja negara dengan produksi domestik.
Tanpa langkah itu, pertumbuhan ekonomi akan terlihat besar di atas kertas, tetapi rapuh saat menghadapi gejolak global.
Rupiah di angka Rp17.300 seharusnya dibaca sebagai peringatan keras. Negara tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar atau optimisme retoris. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural menuju ekonomi yang mandiri dan produktif.
Sebab seperti yang pernah diingatkan Bung Karno, kemerdekaan politik tidak akan berarti banyak bila bangsa ini masih bergantung secara ekonomi pada kekuatan luar.
*Ditulis oleh: Ketua Umum DPC GMNI Kabupaten Tangerang.
