spot_img
spot_img

Urgensi Perda Pengelolaan Limbah Medis

Penulis: Eko Supriatno*

LIMBAH medis, ancaman yang nyata, mengintai kesehatan, meracuni dunia, Perda pengelolaan limbah medis, payung yang dinanti, menjaga bumi pertiwi, dari nestapa.

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan telah menimbulkan perdebatan yang serius terkait keterlibatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sorotan terhadap proyek ini menyoroti dugaan bahwa pembangunan RSUD tidak dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), sebuah prosedur yang wajib dalam setiap proyek besar untuk memastikan dampak lingkungan dipertimbangkan secara matang sebelum konstruksi dimulai.

Komunitas Rehabilitasi Lingkungan Pandeglang mengungkapkan kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan terkait Amdal tidak melibatkan masyarakat secara transparan. Ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dalam proses pembangunan, yang harusnya mendasari partisipasi publik yang lebih besar.

Baca Juga

Penulis sebagai penggagas dari Diskusi AMDAL Tadarus Sosial dari awal memiliki kekhawatiran akan potensi dampak lingkungan dari lokasi RSUD yang terletak di area padat penduduk dan jauh dari sumber air.

R. Nugraha Danandjaja, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, merespons bahwa proses administratif terkait Amdal masih dalam peninjauan, meskipun pengakuan bahwa proses ini dimulai setelah pembangunan dimulai menunjukkan kekurangan dalam mematuhi prosedur hukum yang ada.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Umar Barmawi, mengamati bahwa keluhan masyarakat terhadap kurangnya keterlibatan dalam proses keputusan menegaskan perlunya transparansi dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan warga setempat.

Ini menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat dan pemenuhan kewajiban hukum dalam setiap tahap pembangunan.

Ali Nurdin, Pengamat Kebijakan Publik, menekankan bahwa lokasi strategis RSUD yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menimbulkan tantangan serius terkait manajemen limbah, yang seharusnya diprioritaskan dalam perencanaan proyek. Kritik terhadap keterlambatan izin Amdal menegaskan perlunya integrasi kebijakan lingkungan yang lebih baik dalam proses pembangunan.

Catatan Kritik

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di Labuan memang penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Namun, sebagai bagian dari public, saya merasa perlu menyuarakan beberapa catatan kritis terkait AMDAL RSUD ini, terutama menyangkut transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi implementasinya.

Pertama, informasi mengenai AMDAL RSUD ini terkesan tertutup dan minim sosialisasi kepada publik. Masyarakat awam kesulitan mengakses dokumen AMDAL, apalagi memahami isi dan implikasinya. Padahal, keterbukaan informasi merupakan elemen krusial dalam AMDAL. Bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan dan berpartisipasi aktif jika mereka tidak tahu menahu mengenai potensi dampak pembangunan RSUD ini?

Kedua, mekanisme partisipasi publik dalam proses AMDAL terkesan formalitas belaka. Rapat dengar pendapat yang diadakan terkesan hanya sebagai “seremonial” tanpa benar-benar menyerap aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Suara kritis masyarakat, terutama yang terdampak langsung, seringkali diabaikan.

Ketiga, evaluasi terhadap implementasi AMDAL terkesan lemah. Belum terlihat upaya serius dari pihak terkait untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen yang tertuang dalam dokumen AMDAL benar-benar dijalankan.

Misalnya, bagaimana dengan pengelolaan limbah medis RSUD? Apakah sudah sesuai standar dan tidak mencemari lingkungan sekitar?

Bagaimana dengan dampak sosial ekonomi pembangunan RSUD terhadap masyarakat sekitar? Apakah ada peningkatan kesejahteraan atau justru sebaliknya?

Bagi penulis, tanpa transparansi, partisipasi publik yang genuine, dan evaluasi yang ketat, AMDAL hanya akan menjadi dokumen formalitas yang tidak bermakna. Pembangunan RSUD memang penting, tetapi bukan berarti mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak.

Pemerintah daerah dan pihak terkait harus lebih serius dalam menjalankan amanat AMDAL. Jangan sampai pembangunan RSUD yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Urgensi Perda Pengelolaan Limbah Medis

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Limbah Medis yang diinsiasi usul DPRD Banten disambut bak oasis di tengah gurun. Harapan membuncah, janji terukir.

Semoga tak ada lagi cerita jarum suntik terbuang sembarangan, limbah B3 bercampur sampah rumah tangga, atau ancaman kesehatan yang mengintai dari balik tumpukan limbah medis.

Namun, benarkah oasis itu nyata atau hanya fatamorgana di tengah dahaga?

Realitas di lapangan seringkali berkata lain. Di balik kata-kata manis perda, tumpukan limbah medis masih bergentayangan. Bau menyengat masih menusuk hidung di sudut-sudut kota. Ironisnya, di balik tembok megah rumah sakit, pelanggaran justru terjadi.

Apakah raperda ini hanya menjadi tumpukan kata tanpa makna?

Tentu saja, menyalahkan sepenuhnya raperda bukanlah solusi. Persoalannya kompleks, melibatkan banyak aktor: pemerintah yang abai, fasilitas kesehatan yang lalai, hingga masyarakat yang belum sepenuhnya sadar.

Pemerintah, sebagai nahkoda, seharusnya tak hanya pandai merangkai kata. Pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, dan sanksi yang membuat jera adalah kunci. Fasilitas kesehatan, sebagai garda terdepan, harusnya memiliki sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan bertanggung jawab.

Masyarakat pun tak bisa hanya berpangku tangan. Kesadaran akan bahaya limbah medis dan partisipasi aktif dalam pengawasan adalah keniscayaan.

Raperda Pengelolaan Limbah Medis adalah langkah awal yang baik. Namun, tanpa implementasi yang nyata, ia hanya akan menjadi macan kertas, mengaum tanpa taring. Jangan sampai harapan yang kita gantungkan hanya menjadi fatamorgana di tengah dahaga akan lingkungan yang sehat dan aman.

Penulis meyakini bahwa raperda ini bukan sekadar tempelan regulasi. Ia adalah manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Raperda ini harus mampu menjawab tantangan lokal masyarakat Banten, mulai dari mendefinisikan dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab setiap pihak terkait limbah medis, menetapkan standar operasional prosedur yang ketat, hingga merumuskan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Tanpa Perda yang kuat dan implementasi yang konsisten, Banten hanya akan menjadi potret buram dari sebuah ironi: keindahan alam yang dirusak oleh kelalaian manusia. Sudah saatnya Banten berbenah, mengobati lukanya sendiri, dan menjadikan pengelolaan limbah medis sebagai prioritas utama. Keindahan Banten haruslah selaras dengan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungannya.

Dalam konteks ini, catatan kritik ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan yang lebih ketat terhadap regulasi lingkungan dan perlunya penerapan kewajiban hukum secara menyeluruh sebelum memulai setiap proyek pembangunan.
Evaluasi ulang terhadap prosedur Amdal menjadi imperatif untuk mencegah konflik dan masalah lingkungan yang lebih serius di masa depan.

Publik Perlu Menegaskan

Dalam era pembangunan yang semakin pesat di Provinsi Banten, risiko dampak negatif terhadap lingkungan harus dikelola dengan lebih baik.

Penulis memandang bahwa peningkatan aktivitas industri dan infrastruktur telah meningkatkan volume limbah berbahaya dan beracun (B3), mengancam tidak hanya kesehatan manusia tetapi juga kelestarian ekosistem.

Publik juga perlu menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3, termasuk limbah medis, harus mematuhi standar yang ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Edukasi yang terus-menerus dan sosialisasi kepada semua pihak terlibat menjadi kunci dalam memastikan pemahaman dan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah.

Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Investasi dalam infrastruktur modern dan peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan limbah sangat penting untuk menangani volume yang terus meningkat dengan efektif.

Kerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan limbah B3 juga harus diperkuat untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan. Partisipasi aktif dari sektor ini diharapkan akan mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Penulis menyoroti pentingnya tarif pengelolaan limbah medis yang adil dan berkeadilan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Azas keadilan harus menjadi landasan dalam penetapan tarif layanan untuk mencegah beban ekonomi yang berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Revitalisasi infrastruktur sanitasi, termasuk pengelolaan air limbah, juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Pembiayaan program pengelolaan limbah medis harus mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, untuk memastikan program ini dapat terus berjalan dengan efektif.

Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten, edukasi yang menyeluruh, dan investasi dalam infrastruktur menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pengelolaan limbah B3 di Provinsi Banten. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, masalah lingkungan ini dapat diatasi secara efektif demi keberlanjutan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Banten.

Saran dan Percepatan Pembentukan Perda

Untuk memastikan pembangunan RSUD Labuan ini berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat, saya merekomendasikan beberapa langkah strategis:

Pertama, Optimalisasi Peran dan Fungsi AMDAL, AMDAL harus diimplementasikan secara konsisten, bukan hanya dokumen formalitas. Pemantauan dan evaluasi berkala mutlak dilakukan untuk memastikan RSUD beroperasi sesuai standar lingkungan yang ditetapkan.

Kedua, Pelibatan Publik yang Transparan, proses AMDAL harus melibatkan partisipasi publik secara transparan dan akuntabel. Aspirasi dan kehawatiran masyarakat harus didengar dan diperhatikan secara serius.

Ketiga, Percepatan Pembentukan Perda Pengelolaan Limbah Medis, Pemerintah daerah harus segera merumuskan dan mengesahkan Perda yang secara khusus mengatur Pengelolaan Limbah Medis. Perda ini akan menjadi payung hukum yang kuat dalam menjamin implementasi Pengelolaan Limbah Medis yang efektif dan berkelanjutan.

Pembangunan RSUD Labuan adalah ikhtiar mulia yang harus diapresiasi. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sudah saatnya kita bergerak bersama, memastikan RSUD Labuan tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga menyehatkan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Saya berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat menjadikan kritik ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses pembangunan RSUD Labuan.

Mari kita kawal bersama agar pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan.

Ditulis oleh: Eko Supriatno. Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart