Oleh: Ahmad Jabar
SUDAH dua bulan rakyat Indonesia terkena dampak Covid-19. Situasi semakin memburuk. Perekonomian pun begitu menurun.
Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Mulai dari pedagang kaki lima, karyawan terkena PHK, sampai usaha mikro yang gulung tikar.
Sementara itu, program bantuan dari pemerintah yang dijanjikan belum juga turun. Kalaupun ada, sebatas dari pusat. Yang penerimanya sangat sedikit. Padahal beritanya heboh luar biasa.
Program Jaring Pengaman Soaial yang dijanjikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sampai saat ini belum juga cair. Padahal sudah hampir 3 pekan. Semenjak ramai pemberitaan.
Masyarakat terlena dengan janji pemerintah. Seolah semua akan tercover. Padahal belum tentu. Sedangkan saat ini Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus diperpanjang.
Sementara itu, bantuan yang diinformasikan akan ada belum juga sampai ke masyarakat. Sedangkan semenjak ramadan, pedagang kaki lima dibeberapa titik sudah dilarang. Bahkan mudik juga ditiadakan.
Kabar gembira datang dari beberapa wilayah, bahwa bantuan pusat sudah ada yang sampai masyarakat. Belum merata memang, tapi setidaknya sudah ada angin segar.
Namun sayang, ulah beberapa RT di bagian barat Tangerang mencoreng nama baik Tangerang. Membuat malu daerah seribu industri. Pasalnya, mereka semacam “meminta” jatah dari bantuan yang telah diterima. Betul-betul bikin marah.
Ironis betul negeri ini. Saat pandemi Corona, masih ada oknum yang tega melakukan hal-hal tidak masuk akal. Rakyat miskin pun dibuat lebih susah. RT-RT itu seolah tidak salah. Bak preman pasar minta jatah pada pedagang.
Padahal jauh-jauh hari, KPK berujar: Akan menghukum mati bagi yang korupsi dana terkait Covid-19. Seperti tidak pernah mendengar, RT yang ramai dipemberitaan itu, yang orang Talok itu, tega sekali meminta “jatah”.
Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa semua program berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus betul-betul aman dan tepat sasaran. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang. Memalukan sekali.
Berkaca dari kejadian kemarin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang harus betul-betul waspada. Pencairan bantuan sebagai Jaring Pengaman Sosial jangan sampai terulang. Harus antisipatif. Tapi tidak boleh berpikir negatif terhadap para ketua RT.
Publik tidak boleh juga mengenelarisir, bahwa RT yang kemarin seperti preman itu mewakili Tangerang, apalagi Banten. Barangkali itu hanya sedikit dari sekian banyak yang tersebar di Tangerang.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang harus juga memikirikan nasib para ketua RT. Psikologis mereka sedang rapuh. Ada cerca, caci, dan umpatan. Harus ada apresiasi atau anggaran khusus untuk RT. Juga RW.
Jangan sampai bebab besar RT di masyarakat tidak dihargai oleh negara. Saya mendengar: keluh kesah para RT. Terutama soal bantuan. Mereka banyak yang tertekan. Pemda tidak boleh mengorbankan mereka.
*Penulis adalah alumni PMII. Tinggal di Solear, Kabupaten Tangerang.
