
TANGERANG | Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Tangerang mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, dalam polemik dugaan pemerasan terhadap warga binaan Yayasan Rehabilitasi Mentari Pagi.
Desakan tersebut disampaikan GMNI melalui siaran pers yang diterbitkan pada Jumat (20/11). Organisasi mahasiswa itu meminta MKD melakukan pemeriksaan etik secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan maupun penyalahgunaan pengaruh jabatan.
GMNI menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola internal yayasan, tetapi juga menyangkut integritas pejabat publik dan perlindungan hak masyarakat. Terlebih, dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa dugaan permintaan uang terhadap warga binaan dan keluarganya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Baca Juga
- GMNI Kabupaten Tangerang Kecam Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg
- GMNI Banten: Jangan Korbankan Ekologi Ujung Kulon demi Kepentingan Tambang
Menurut GMNI, lembaga rehabilitasi seharusnya menjadi tempat pemulihan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan ketergantungan narkotika. Karena itu, praktik permintaan uang dengan iming-iming pembebasan warga binaan, apabila terbukti, merupakan persoalan serius yang harus diusut.
GMNI juga menyoroti posisi Rano Alfath sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan di bidang penegakan hukum. Organisasi tersebut menilai setiap dugaan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik perlu diperiksa secara terbuka dan objektif.
Selain mendesak pemeriksaan etik, GMNI menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kapolri dalam memperkuat pemberantasan narkotika dan memperluas akses rehabilitasi. Namun, mereka mengingatkan bahwa pengembangan fasilitas rehabilitasi harus disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan dan eksploitasi terhadap warga binaan.
Dalam siaran pers tersebut, GMNI menyampaikan lima tuntutan:
1. Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa dugaan keterlibatan Rano Alfath dalam polemik Yayasan Rehabilitasi Mentari Pagi, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan.
2. Meminta MKD menjatuhkan sanksi serta mengevaluasi posisi Rano Alfath apabila terbukti melakukan pelanggaran etik.
3. Mendesak Kapolri dan Bareskrim Polri mengusut dugaan pemerasan terhadap warga binaan dan keluarga di Yayasan Mentari Pagi, termasuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tersebut.
4. Meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait melakukan audit terhadap tata kelola serta pengelolaan keuangan lembaga rehabilitasi tersebut.
5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada warga binaan beserta keluarganya dari segala bentuk intimidasi atau tekanan.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Saepul Bahri, bersama Sekretaris Deri Gusti menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara terbuka dan tidak pandang bulu. Mereka menilai penegakan hukum harus berlaku bagi semua pihak, termasuk pejabat yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Hingga siaran pers tersebut diterbitkan, GMNI meminta agar proses pemeriksaan etik dan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kejelasan dugaan yang berkembang dalam polemik Yayasan Rehabilitasi Mentari Pagi. | Fjr
![]()









