TANGSEL | Dua kelompok massa terlibat adu argumen cukup sengit di depan gerbang masuk Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan, dipicu persoalan pemasangan sistem parkir otomatis, pada Rabu (21/05).
Pantauan di lapangan, keributan bermula ketika sejumlah pekerja dari pihak swasta hendak mempersiapkan instalasi barrier gate di area parkir rumah sakit.
Aksi tersebut sontak mendapat penolakan dari sekelompok warga yang mengaku telah lama mengelola parkir secara swadaya bersama ormas setempat.
Baca Juga
- Kasus Dugaan Korupsi Rp75 Miliar di DLH Tangsel Terus Didalami Kejati Banten
- Tiga Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi Proyek Pengelolaan Sampah Tangsel Rp75,9 Miliar
Belum sampai bentrok fisik, namun saling ejek dan tuding-menuding soal pungli terus mewarnai perdebatan di lokasi. Kondisi ini berlangsung hingga sore hari.
“Kami nggak pernah dapat surat pemberitahuan. Tiba-tiba langsung mau pasang palang. Harusnya kan ada musyawarah dengan warga,” ujar Subi, Wakil Komandan Koti dari salah satu ormas yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Menurut Subi, pengelolaan parkir selama ini dilakukan oleh warga sekitar dengan sistem bagi hasil bersama ormas. Kehadiran perusahaan swasta dianggap sebagai bentuk pengambilalihan sepihak.
Sementara itu, dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa tudingan tersebut tidak sepenuhnya benar. Mereka mengklaim telah mencoba menjalin komunikasi, namun tak membuahkan hasil.
“Sudah empat kali kami mau pasang, tapi selalu dihalangi. Jadi kalau mereka bilang nggak tahu, itu kurang tepat,” ungkap salah satu perwakilan perusahaan yang enggan disebutkan namanya.
Ketegangan ini sontak menjadi tontonan para pengunjung dan pegawai RSU Tangsel. Namun hingga keributan mereda, belum terlihat ada upaya mediasi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah setempat.
Sebagai informasi, tarif parkir yang selama ini diberlakukan oleh pengelola lama sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Namun, legalitas pengelolaan tersebut dipertanyakan, apalagi sejak tender resmi pengelolaan parkir dimenangkan oleh perusahaan swasta.
Kisruh ini menjadi potret bahwa pengelolaan fasilitas publik tidak hanya soal regulasi, namun juga butuh pendekatan sosial dan komunikasi yang melibatkan semua pihak. |Fjr
