Foto: Adjie Dwi Pangestu*.Hubungan segitiga antara guru, siswa, dan wali murid adalah fondasi utama pendidikan karakter bangsa. Namun, fondasi ini kini berada di titik genting. Perdebatan mengenai sopan santun dan tata krama siswa di sekolah tidak lagi hanya berkisar pada kenakalan remaja, tetapi telah memasuki arena baru yang lebih kompleks, di mana otoritas pendidik terkikis oleh intervensi orang tua yang berlebihan dan banjir informasi digital yang legitimasi perilaku menyimpang.
Dalam konteks pendidikan, guru seharusnya berperan sebagai model dan teladan bagi siswa, tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Namun, peran luhur ini semakin terbebani oleh kurangnya dukungan dan bahkan resistensi dari wali murid.
Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang berupaya melindungi tenaga pendidik—seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan —tantangan di lapangan jauh lebih nyata. Regulasi ini secara eksplisit melindungi guru dari tindak kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik maupun orang tua peserta didik.
Baca Juga
- Fenomena Dukungan Aktivis Mahasiswa Terhadap PSN PIK 2, Antara Pro dan Kontra
- Peduli Bencana Banjir, Mahasiswa STMIK Insan Pembangunan dan HMI Tigaraksa Galang Dana
Ironisnya, upaya penerapan sanksi atau hukuman yang bertujuan mendisiplinkan siswa kerap kali terhambat faktor eksternal, terutama peran orang tua. Tingkat kepedulian atau latar belakang pendidikan orang tua dapat memengaruhi penerimaan mereka terhadap penerapan sanksi sekolah. Bahkan, ada kasus di mana orang tua yang dipanggil pihak sekolah justru mewakilkan kedatangan mereka tanpa alasan yang jelas, atau yang lebih ekstrem, membawa masalah disiplin sekolah hingga ke ranah hukum, membuat guru enggan menerapkan alat pendidikan yang esensial.
Krisis etika ini diperparah oleh munculnya pilar keempat yang sangat kuat: media sosial dan akses informasi digital yang tak terbatas.
Generasi pelajar saat ini dengan mudah terpapar konten yang berpotensi menurunkan nilai moral dan etika mereka. Akses instan ini memungkinkan siswa untuk menemukan berbagai pandangan yang—meskipun menyimpang—mereka anggap sebagai pembenaran atau legitimasi atas perilaku buruk yang mereka lakukan.
Dampak psikologis yang terjadi adalah fenomena pengabaian moral (moral disengagement). Ini adalah mekanisme kognitif di mana individu meyakinkan diri bahwa perilaku yang bertentangan dengan standar moral pribadi mereka adalah dapat diterima. Peningkatan persepsi pengabaian moral ini memiliki korelasi kuat dan positif dengan keterlibatan dalam perilaku cyberbullying , yang merupakan salah satu bentuk nyata dari krisis tata krama di era digital. Siswa yang memiliki tingkat pengabaian moral tinggi cenderung menganggap perilaku buruk (seperti cyberbullying) sebagai hal yang normal atau sekadar bercanda, mengaburkan garis antara sopan santun dan pelanggaran etika.
Data Pergeseran Zaman: Tren Perilaku Lima Tahun Terakhir (2020-2025)
Masalah perilaku siswa tidak lagi terbatas pada melanggar tata tertib sekolah (seperti terlambat atau membolos), tetapi telah meningkat ke tingkat yang melibatkan kekerasan fisik dan psikis yang lebih serius. Data dari lima tahun terakhir menunjukkan adanya tekanan yang signifikan pada lingkungan Pendidikan:
Berikut indikator pelanggaran karakter & konflik, periode, data kasus serta relevansi terhadap etika siswa:
1. Periode: Hingga Agustus 2023
Data Analisis: 2.355
Kasus & Relevansi Terhadap Etika Siswa: Mencerminkan lingkungan sosial dan sekolah yang rentan terhadap konflik dan kekerasan, yang bertolak belakang dengan nilai sopan santun.
2. Periode: Hingga Agustus 2023
Data Analisis: 87 Kasus
Relevansi Terhadap Etika Siswa: Perundungan (bullying) adalah manifestasi hilangnya empati dan tata krama, yang kini didukung oleh anonimitas digital.
3. Periode: 2021-2024
Data Analisis: Beberapa Kasus Menonjol
Relevansi Terhadap Etika Siswa: Kasus-kasus seperti penyerangan terhadap guru (misalnya kasus Supriyani pada Oktober 2024) menyoroti ketegangan ekstrem dan hilangnya rasa hormat terhadap otoritas pendidik akibat intervensi orang tua.
4. Periode: Hingga Januari 2025
Data Analisis: 25.002 Kasus (Real Time)
Relevansi Terhadap Etika Siswa: Angka kekerasan yang tinggi secara umum menunjukkan krisis karakter dan kontrol diri yang memengaruhi interaksi di semua lapisan masyarakat, termasuk sekolah.
Angka-angka ini mencerminkan krisis karakter yang semakin akut dalam lima tahun terakhir, di mana sopan santun dan pengendalian diri menjadi barang mahal, baik yang dipicu oleh interaksi fisik maupun siber.
Kini saatnya kita mengembalikan martabat pendidikan karakter memerlukan kolaborasi yang terstruktur antara semua pihak. Peran orang tua sebagai pengawas utama di rumah dan guru sebagai pembimbing di sekolah harus berjalan seiring.
Pendidikan karakter yang efektif tidak bisa diwujudkan melalui konfrontasi, melainkan melalui kemitraan yang menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya. Sekolah dan orang tua harus duduk bersama, menyepakati nilai-nilai inti, dan menciptakan lingkungan yang mengajarkan siswa tidak hanya tentang patuh pada aturan, tetapi juga tentang pentingnya rasa hormat, empati, dan integritas di dunia nyata maupun di ruang digital. Tanpa komitmen kolektif ini, upaya guru—yang berada di garis depan pembentukan karakter—akan terus melemah di tengah gempuran ketidakpedulian dan justifikasi digital.
*Ditulis oleh: Adjie Dwi Pangestu (Ketua Bidang PAO Cabang (p) Kabupaten Tangerang).
