RESONANSI atas keputusan Presiden Jokowi serta para menterinya menaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat semua lapisan masyarakat geram. Terutama para aktivis mahasiswa, kaum buruh, dan pekerja transportasi umum.
Terlebih waktu yang ditetapkan oleh Jokowi di siang bolong. Saat semua rakyat sedang melakukan aktivitas kerja. Selain merugikan rakyat, juga membuat bingung untuk menentukan tarif kegiatan perekonomian. Harusnya paling tidak diumumkan malam menjelang dini hari, agar masyarakat umum penuh persiapan.
Padahal, pada pertengahan tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan menaikan BBM. Setidaknya sampai akhir tahun ini. Publik percaya pada ucapan manis itu, dikarenakan kemampuan Jokowi membius rakyat dengan mengunjungi beberapa negara konflik, sehingga tingkat kepercayaan ikut naik.
Baca Juga
Sejurus kemudian, upaya pemerintah mengelabui rakyat kembali terjadi. Janji tinggal janji. Seperti yang di sampaikan Rizal Ramli: Lidah tak bertulang. BBM kembali naik lagi, tak tanggung-tanggung hampir 30 persen dari harga awal. Terutama BBM subsidi jenis pertalite.
Pemerintah Tidak Mampu Mengambil Peluang
Beberapa bulan lalu Jokowi melakukan silaturahmi ke beberapa negara konflik. Diawali mengunjungi Rusia kemudian disusul Ukraina. Kunjungan itu merupakan misi perdamaian.
Dalam konteks di atas, penulis ingin mengurai mengapa pemerintah tidak mengambil peluang dari konflik tersebut, dalam hal ini terkait BBM. Tentu Rusia adalah sahabat baik bagi Indonesia. Sudah puluhan tahun. Akan mudah bagi pemerintah RI membuat kerja sama dalam hal impor minyak.
Negara-negara besar terutama Eropa, telah banyak mengecam Rusia untuk menekan laju perekonomiannya. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia mengambil peluang bisnis.
Indonesia ini negara besar dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Apabila alasan Pemerintah RI khawatir terhadap kestabilan hubungan Indonesia dengan Amerika dan Eropa, maka sesungguhnya negara ini sedang dalam kendali mereka (USA-Eropa).
Rakyat tidak boleh dikorbankan atas ambisi negara yang mengadakan G-20 nanti. Harusnya Presiden Joko Widodo mementingkan kepentingan rakyat di atas segala-segalanya. Ketimbang hal lain di luar itu.
Jokowi dengan Janji Manisnya
Bagi pendukung fanatiknya, Jokowi bak dewa yang diagung-agungkan. Seperti semacam juru selamat bagi negara yang konservatif. Keputusannya yang salah pun mereka anggap sebagai revolusi ekonomi bangsa.
Idealnya, seorang pemimpin di era modern ini ialah bagaimana mengurangi beban rakyat dengan memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebab kemodernisasian tersebut akan mendorong pada kemajuan. Sehingga membawa kemaslahatan bagi Rakyat.
Dua tahun lagi periode kedua Jokowi akan segera berakhir. Momen itu tidak dimanfaatkan oleh presiden sebaik-baiknya dalam melayani rakyat. Sikap konsisten Jokowi dalam memberikan kekecewaan pada rakyat terus dilakukan.
Barangkali, ke depan akan banyak hadiah yang diberikan oleh Jokowi pada rakyatnya. Selama orang-orang di sekitarnya tidak mengingatkan.
Apapun alasan Pemerintah RI menaikan BBM, tidak bisa dibenarkan. Sebab kepentingan rakyat lebih utama. Di atas kepentingan kelompok, bahkan bangsa itu sendiri.
Terakhir penulis sampaikan, rakyat wajib marah dengan kebijakan di atas. Dengan langkah pasti, yaitu melakukan studi banding ke DPR dan turun ke jalan, sehingga harga BBM kembali pada semula.
*Ditulis oleh: Abdul Haris. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang.
