KOTA TANGERANG | Pernyataan sejumlah pejabat negara terkait pengibaran bendera One Piece terus menuai sorotan.
Tak hanya warganet, kritik juga datang dari kalangan mahasiswa.
Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Indri Damayanthi, menilai pemerintah dan parlemen terlalu berlebihan menanggapi polemik yang ramai di bulan kemerdekaan tersebut.
Baca Juga
- Sikapi Penutupan TPA, SEMMI Tangerang Gelar Diskusi Kedaerahan
- SEMMI Demo Pj Wali Kota Tangerang, Evaluasi Kinerja Tahun 2024
“Pengibaran bendera itu justru merupakan simbol keresahan rakyat yang kian ditekan secara struktural, bukan bentuk makar,” ujar Indri, pada Jumat, (01/08).
Menurutnya, komentar para elite seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad maupun pimpinan MPR tidak menyentuh substansi masalah yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.
Indri yang juga merupakan Founder Gerakan Pertiwi menegaskan, pemerintah sebaiknya fokus pada janji-janji yang belum terealisasi, seperti penyediaan 19 juta lapangan kerja, naiknya harga bahan pokok, kriminalisasi terhadap aktivis, serta perluasan objek pajak yang kian membebani rakyat.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi yang melemah, menyebabkan banyak masyarakat bergantung pada pinjaman. Data dari Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 mencatat, jumlah warga yang mampu menabung turun 0,8%, sementara rasio pembayaran utang naik 0,3% pada periode Juni–Juli 2025.
Tak hanya itu, SEMMI Tangerang juga menyoroti risiko bencana alam. Berdasarkan World Risk Index 2024, Indonesia menempati urutan kedua negara paling rawan bencana setelah Filipina.
“Kerusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran laut akibat tambang, hingga kebakaran hutan tak bisa terus dibiarkan,” tambahnya.
Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, SEMMI Tangerang mendorong pemerintah melihat fenomena kampanye bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial, bukan ancaman nasional.
“Kalau intelijen bicara soal keamanan, seharusnya DPR dan pemerintah lebih bijak melihat dari perspektif kesejahteraan rakyat,” ucap Indri.
SEMMI mengajak masyarakat tetap bersuara, menjaga hak asasi manusia, serta memperkuat demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. |Fjr
