LGBT Dalam Perspektif HAM, Ditinjau Dari Aspek Hukum

Oleh: Sayyid Nurahaqis

BAGI masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata LGBT. Sebuah singakatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Isitilah LGBT digunakan untuk sekelompok orang-orang atau komunitas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, dan transgender.

Keberadaan LGBT sendiri di Indonesia banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut, HAM).

Sedangkan mengenai tentang Hak Asasi Manusia tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia adalah negara hukum, penjelasan Indonesia Negara hukum tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan Basic Law Negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam Konstitusi juga mengatur tentang HAM, yang artinya mengenai tentang HAM dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tertinggi.

Selain Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, tentang HAM juga diatur dalam Peraturan Perundangan yang terkait, yaitu  UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut, UU No. 39/ Thn. 1999).

Bila diulik lebih dalam mengenai keberadaan LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum, menimbulkan pertanyaan serius. Dimana keberadaan LGBT tersebut apakah merupakan bagian dari HAM atau LGBT tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasti semua sepakat bahwasanya Pancasila adalah sebuah ideologi Negara Indonesia yang merupakan falsafah hidup kepribadian masyarakat Indonesia. Selaian sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hakikatnya lebih tinggi dari hukum positif (Undang-undang).

Sila pertama Pancasila mungkin menjadi awal bertentangannya LGBT dengan ideologi dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah, “Ketuhanan Yang Maha ESA” tafsir maksud dari sila pertama ini adalah Indonesia negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Di dalamnya terdapat enam agama diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.

Dari ke-Enam Agama tersebut tidak ada yang membenarkan adanya penyimpangan orientasi seksual. Seperti hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), biseksual, dan merubah kodarat seksual manusia (transgender). Dalam agama tertentu pun juga tidak membenarkan adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan tali pernikahan, bahkan pernikahan sesama jenis.

Kemudian dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Mereka berpendapat atau menganggap bahwa keberadaan LGBT menimbulkan perpecahan, bukan persatuan di antara golongan masyarakat Indonesia. Dimana, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah “Persatuan Indonesia”.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang LGBT ditinjau dari aspek HAM dalam hukum, aturan mengenai tentang HAM di Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945  BAB XA. Dari BAB XA tersebut diturunkan menjadi Undang-undang  khusus mengenai tentang HAM, yaitu UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM.

Definisi HAM secara yuridis adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakn anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilinduingi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (bunyi isi, Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Kita harus menyepakati bahwa hak-hak kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi karena mereka adalah warga negara Indonesia. Seperti hak mengeluarkan pendapat, hak atas mendapatkan pendidikan, hak atas tidak disiksa, hak atas tidak diskriminatif, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Tetapi harus dicermati bahwa hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut bagi LGBT bukan semata-mata untuk legitimasi keberadaan LGBT. Dalam HAM tidak semua hak asasi fundamental, melainkan HAM terdapat terdapat degorasi (pengurangan atau pembatasan hak). Aturan degorasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dimana bunyi isi Pasal 28 J Ayat (2) adalah:

Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tidak hanya dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembatasan HAM atau degorasi juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 70, yang isinya hampir sama dengan Pasal 28 J Ayat (2).

Setelah memahami bunyi dari Pasal 28 J Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, menimbulkan beberapa pertanyaan serius mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Keberadaan LGBT tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia  atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Lihat Pancasila terkhusunya tafsir sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Sudah dipastikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan LGBT tidak mencerminkan nilai-nilai agama, moral bangsa Indonesia yang meyakini dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan menimbulkan perpecahan antar golongan atau masyarakat. Perpecahan tersebut bukan bagian dari persatuan Indonesian yang diantaranya persatuan tersebut bertujuan untuk ketertiban umum.

Bertentangannya LGBT dengan Peraturan Perundang-undangan bisa dilihat dari Prambule UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan dasar Negara Indoneisa adalah Tuhan Yang Maha ESA dan dari isi Pasal 29 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya, Negara berdasar atas  Ketuhanan Yang Maha ESA.

Tidak hanya dalam UUD NRI Tahun 1945, LGBT juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang dimana isi dari Pasal tersebut adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak lain tidak bukan, hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual pasti bertujuan dan menginginkan suatu ikatan lahir bathin yang sah dijamin secara hukum. Tetapi tujuan dan keinginan tersebut tidak mungkin dapat dilangsungkan di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, konklusi dari akhir tulisan ini, keberadaan dan adanya LGBT di Indonesia bukan bagian dari HAM. Tetapi personal rights (Hak Asasi Pribadi) yang fundamental dari kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi. Seperti hak atas hidup, hak keyakinan beragama, dan hak atas bebas dari penyiksaan. 

Marilah melihat persoalan ini dengan objektif, LGBT merupakan penyimpangan dari ukuran umum dan bukan suatu kriminal atau kejahatan. Tidak ada manusia yang ingin lahir dalam keadaan menyimpang, pastilah semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini ingin menjalani kehidupan secara normal, tak terkecuali orang atau kaum LGBT.

Namun, jangan harap keberadaan LGBT dapat dilegalisasi atau dijamin secara sah oleh hukum, karena prilaku LGBT tersebut bertentangan dengan Pancasila, Peraturan Perundang-undangan, dan moralitas bangsa Indonesia.

*Penulis, adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Fakultas Hukum di Universitas Islam Suamtera Utara.

 6,540 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Kenalan Dengan Kak Irma, Pendongeng Boneka Tangan yang Disukai Anak-Anak

TANGERANG | Kecintaan terhadap anak kecil dan dunia dongeng membawa Kak Irma menjadi seorang Ventrilokuis, atau pendongeng boneka dengan suara perut. Kak Irma kerap menarik...

Aan Angsori: FKBKK Siap Jembatani Lulusan SMK ke Dunia Kerja

TANGERANG | Idealnya para lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian atau kemampuan dibidangnya dapat diserap langsung oleh dunia kerja. Namun, para lulusan tersebut dihadapkan...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Bayi Diserang Orang Gila, Entus: Pemkab Tangerang Harusnya Lindungi Warga Dengan Baik

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno* TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang...

Nahdlatul Ulama Sebagai Benteng Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Muhammad Aldiansyah* BICARA soal Nahdlatul Ulama (NU), sudah pasti tentang bangsa kita hari ini. Hampir sebagian besar warga Indonesia merupakan nahdliyin. Kita semua tau, peran...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

LBH Ansor Akan Selenggarakan Pelatihan Paralegal Santri

BANTEN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor terus berupaya agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak paralegal di setiap daerah. Hal...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...