LGBT Dalam Perspektif HAM, Ditinjau Dari Aspek Hukum

Oleh: Sayyid Nurahaqis

BAGI masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata LGBT. Sebuah singakatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Isitilah LGBT digunakan untuk sekelompok orang-orang atau komunitas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, dan transgender.

Keberadaan LGBT sendiri di Indonesia banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut, HAM).

Sedangkan mengenai tentang Hak Asasi Manusia tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia adalah negara hukum, penjelasan Indonesia Negara hukum tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan Basic Law Negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam Konstitusi juga mengatur tentang HAM, yang artinya mengenai tentang HAM dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tertinggi.

Selain Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, tentang HAM juga diatur dalam Peraturan Perundangan yang terkait, yaitu  UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut, UU No. 39/ Thn. 1999).

Bila diulik lebih dalam mengenai keberadaan LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum, menimbulkan pertanyaan serius. Dimana keberadaan LGBT tersebut apakah merupakan bagian dari HAM atau LGBT tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasti semua sepakat bahwasanya Pancasila adalah sebuah ideologi Negara Indonesia yang merupakan falsafah hidup kepribadian masyarakat Indonesia. Selaian sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hakikatnya lebih tinggi dari hukum positif (Undang-undang).

Sila pertama Pancasila mungkin menjadi awal bertentangannya LGBT dengan ideologi dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah, “Ketuhanan Yang Maha ESA” tafsir maksud dari sila pertama ini adalah Indonesia negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Di dalamnya terdapat enam agama diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.

Dari ke-Enam Agama tersebut tidak ada yang membenarkan adanya penyimpangan orientasi seksual. Seperti hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), biseksual, dan merubah kodarat seksual manusia (transgender). Dalam agama tertentu pun juga tidak membenarkan adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan tali pernikahan, bahkan pernikahan sesama jenis.

Kemudian dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Mereka berpendapat atau menganggap bahwa keberadaan LGBT menimbulkan perpecahan, bukan persatuan di antara golongan masyarakat Indonesia. Dimana, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah “Persatuan Indonesia”.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang LGBT ditinjau dari aspek HAM dalam hukum, aturan mengenai tentang HAM di Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945  BAB XA. Dari BAB XA tersebut diturunkan menjadi Undang-undang  khusus mengenai tentang HAM, yaitu UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM.

Definisi HAM secara yuridis adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakn anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilinduingi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (bunyi isi, Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Kita harus menyepakati bahwa hak-hak kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi karena mereka adalah warga negara Indonesia. Seperti hak mengeluarkan pendapat, hak atas mendapatkan pendidikan, hak atas tidak disiksa, hak atas tidak diskriminatif, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Tetapi harus dicermati bahwa hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut bagi LGBT bukan semata-mata untuk legitimasi keberadaan LGBT. Dalam HAM tidak semua hak asasi fundamental, melainkan HAM terdapat terdapat degorasi (pengurangan atau pembatasan hak). Aturan degorasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dimana bunyi isi Pasal 28 J Ayat (2) adalah:

Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tidak hanya dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembatasan HAM atau degorasi juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 70, yang isinya hampir sama dengan Pasal 28 J Ayat (2).

Setelah memahami bunyi dari Pasal 28 J Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, menimbulkan beberapa pertanyaan serius mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Keberadaan LGBT tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia  atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Lihat Pancasila terkhusunya tafsir sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Sudah dipastikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan LGBT tidak mencerminkan nilai-nilai agama, moral bangsa Indonesia yang meyakini dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan menimbulkan perpecahan antar golongan atau masyarakat. Perpecahan tersebut bukan bagian dari persatuan Indonesian yang diantaranya persatuan tersebut bertujuan untuk ketertiban umum.

Bertentangannya LGBT dengan Peraturan Perundang-undangan bisa dilihat dari Prambule UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan dasar Negara Indoneisa adalah Tuhan Yang Maha ESA dan dari isi Pasal 29 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya, Negara berdasar atas  Ketuhanan Yang Maha ESA.

Tidak hanya dalam UUD NRI Tahun 1945, LGBT juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang dimana isi dari Pasal tersebut adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak lain tidak bukan, hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual pasti bertujuan dan menginginkan suatu ikatan lahir bathin yang sah dijamin secara hukum. Tetapi tujuan dan keinginan tersebut tidak mungkin dapat dilangsungkan di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, konklusi dari akhir tulisan ini, keberadaan dan adanya LGBT di Indonesia bukan bagian dari HAM. Tetapi personal rights (Hak Asasi Pribadi) yang fundamental dari kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi. Seperti hak atas hidup, hak keyakinan beragama, dan hak atas bebas dari penyiksaan. 

Marilah melihat persoalan ini dengan objektif, LGBT merupakan penyimpangan dari ukuran umum dan bukan suatu kriminal atau kejahatan. Tidak ada manusia yang ingin lahir dalam keadaan menyimpang, pastilah semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini ingin menjalani kehidupan secara normal, tak terkecuali orang atau kaum LGBT.

Namun, jangan harap keberadaan LGBT dapat dilegalisasi atau dijamin secara sah oleh hukum, karena prilaku LGBT tersebut bertentangan dengan Pancasila, Peraturan Perundang-undangan, dan moralitas bangsa Indonesia.

*Penulis, adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Fakultas Hukum di Universitas Islam Suamtera Utara.

 6,836 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Nok Ida Daftar Calon Ketua KNPI, Tim Pemenangan: Ini Bukti Keseriusan

TANGERANG | Ketua KNPI Kecamatan Rajeg Nok Ida datangi Graha Pemuda. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Kedatangan Nok Ida didampingi oleh...

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Peringati Hari Santri, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Launching Aplikasi NU Tangerang

TANGERANG | Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada bulan Oktober, selalu dirayakan setiap tahunnya. Tak terkecuali oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Tahun...

Panitia Musda KNPI: Setelah Verifikasi Jumlah Pemilih Ada 107 Suara

TANGERANG | Steering Committee (SC) Musda ke-XV KNPI Kabupaten Tangerang telah menetapkan peserta dan peninjau. Termasuk jumlah undangan.  Hari ini, rangkaian Musda memasuki tahapan pendaftaran...

Jelang Musda, Nok Ida Nyatakan Siap Maju Sebagai Calon Ketua KNPI   

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

Maudi, Balita Asal Tangerang Derita Kurang Gizi

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

Rakernas JMSI Akan Dihadiri Ketua DPR dan Dewan Pers

SEMARANG | Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyambut baik dan sangat mendukung penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kota...

Rubah Kuda-Kuda, Joe Dipasang Tarung Perebutan KNPI Tangerang

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Banten Berduka, Qori Internasional Hawasyi Nawawi Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka datang dari Qori Internasional sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Quran Annawawiyah, KH. Hawasyi Nawawi. Kepastian kabar duka itu dibagikan keluarga besar, santri,...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Pak Bupati, Lihatlah Tangerang dari Belakang, Jangan-Jangan Belum Gemilang

KABUPATEN Tangerang gemilang kalau dilihat dari depan. Di jalur utama, di pusat pemerintahan, di area perbelanjaan, atau sekitaran kawasan industri dan perdagangan. Tapi di belakang...

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tangerang: Setumpuk Persoalan, Segudang Masalah

USIANYA sudah sangat tua. Meranjak 4 abad. Itu artinya sejak jaman kompeni, Tangerang sudah ada. Zaman di mana kemiskinan dan penderitaan tiada henti. Waktu ketika...

Impian Bahagia di Hari Tua

Oleh: Erna Ummu Aqilah* SETIAP insan manusia selalu mendambakan hidup bahagia. Serba kecukupan dari segi sandang, pangan, maupun papan. Tak perlu khawatir ketika sakit mendera, pusing...

Membaca Ulang Konsep Ujian Dalam Islam

Oleh: Teguh Pati Ajidarma* SAYA pernah membaca buku yang berjudul La Tahzan (Jangan bersedih) karya Dr. Aidh Al Qarni yang sangat luar biasa. Mengingatkan semua...

Dulu, Sejuta Jawara dan Ulama, Sekarang Sejuta Korupsi

Oleh: Muhammad Ilyas* PROVINSI Banten memisahkan diri dari Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 2000. Mempunyai cita-cita mulia, ingin menjadi Banten mandiri, sejahtera, dan berkarakter. Namun,...

Mimpi Pendidikan Gratis di Sistem Kapitalis

Oleh: Diana Eka Sri Agustin* PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI tengah membahas pengenaan Pajak Pertambahan...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Bus Rombongan Ziarah Asal Curug Alami Kecelakaan Beruntun

TANGERANG | Empat bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Tangerang-Merak KM 69, pada Sabtu, (16/10). Dalam rekaman video amatir yang...

Respons Tindakan Polisi, GEMA Mathla’ul Anwar Banten: Seharusnya Tidak Dengan Kekerasan

BANTEN | Reaksi terhadap aksi polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini datang...

GEMA Mathla’ul Anwar Dukung Erick Tohir Bersihkan Indikasi Korupsi Krakatau Steel

BANTEN | Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda (DPP GEMA) Mathla'ul Anwar mendukung langkah Erick Thohir bersih-bersih BUMN. Termasuk PT Krakatau Steel. Pasalnya, perusahaan pelat merah...

Keterbukaan Informasi Publik Sebuah Keniscayaan

BANTEN | Informasi publik merupakan satu kebutuhan dan suatu keniscayaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Sebab seluruh masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki...

Dinilai Cacat Hukum, HPN Se-Banten Menolak Konferwil Mambruk

BANTEN | Konferensi Wilayah (Konferwil) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang sedianya akan digelar pada Sabtu, (09/10) mendatang, mendapat penolakan dari Pengurus Cabang (PC) HPN...

Refleksi HUT Banten ke-21: Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran Masih Jadi Persoalan

BANTEN | Provinsi Banten genap berusia 21 tahun, tepat hari ini, Senin 04 Oktober 2021. Peringatan HUT tahun ini Pemprov mengusung tema ‘Banten Sehat,...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...