LGBT Dalam Perspektif HAM, Ditinjau Dari Aspek Hukum

Oleh: Sayyid Nurahaqis

BAGI masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata LGBT. Sebuah singakatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Isitilah LGBT digunakan untuk sekelompok orang-orang atau komunitas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, dan transgender.

Keberadaan LGBT sendiri di Indonesia banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut, HAM).

Sedangkan mengenai tentang Hak Asasi Manusia tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia adalah negara hukum, penjelasan Indonesia Negara hukum tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan Basic Law Negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam Konstitusi juga mengatur tentang HAM, yang artinya mengenai tentang HAM dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tertinggi.

Selain Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, tentang HAM juga diatur dalam Peraturan Perundangan yang terkait, yaitu  UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut, UU No. 39/ Thn. 1999).

Bila diulik lebih dalam mengenai keberadaan LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum, menimbulkan pertanyaan serius. Dimana keberadaan LGBT tersebut apakah merupakan bagian dari HAM atau LGBT tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasti semua sepakat bahwasanya Pancasila adalah sebuah ideologi Negara Indonesia yang merupakan falsafah hidup kepribadian masyarakat Indonesia. Selaian sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hakikatnya lebih tinggi dari hukum positif (Undang-undang).

Sila pertama Pancasila mungkin menjadi awal bertentangannya LGBT dengan ideologi dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah, “Ketuhanan Yang Maha ESA” tafsir maksud dari sila pertama ini adalah Indonesia negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Di dalamnya terdapat enam agama diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.

Dari ke-Enam Agama tersebut tidak ada yang membenarkan adanya penyimpangan orientasi seksual. Seperti hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), biseksual, dan merubah kodarat seksual manusia (transgender). Dalam agama tertentu pun juga tidak membenarkan adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan tali pernikahan, bahkan pernikahan sesama jenis.

Kemudian dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Mereka berpendapat atau menganggap bahwa keberadaan LGBT menimbulkan perpecahan, bukan persatuan di antara golongan masyarakat Indonesia. Dimana, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah “Persatuan Indonesia”.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang LGBT ditinjau dari aspek HAM dalam hukum, aturan mengenai tentang HAM di Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945  BAB XA. Dari BAB XA tersebut diturunkan menjadi Undang-undang  khusus mengenai tentang HAM, yaitu UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM.

Definisi HAM secara yuridis adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakn anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilinduingi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (bunyi isi, Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Kita harus menyepakati bahwa hak-hak kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi karena mereka adalah warga negara Indonesia. Seperti hak mengeluarkan pendapat, hak atas mendapatkan pendidikan, hak atas tidak disiksa, hak atas tidak diskriminatif, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Tetapi harus dicermati bahwa hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut bagi LGBT bukan semata-mata untuk legitimasi keberadaan LGBT. Dalam HAM tidak semua hak asasi fundamental, melainkan HAM terdapat terdapat degorasi (pengurangan atau pembatasan hak). Aturan degorasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dimana bunyi isi Pasal 28 J Ayat (2) adalah:

Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tidak hanya dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembatasan HAM atau degorasi juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 70, yang isinya hampir sama dengan Pasal 28 J Ayat (2).

Setelah memahami bunyi dari Pasal 28 J Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, menimbulkan beberapa pertanyaan serius mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Keberadaan LGBT tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia  atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Lihat Pancasila terkhusunya tafsir sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Sudah dipastikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan LGBT tidak mencerminkan nilai-nilai agama, moral bangsa Indonesia yang meyakini dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan menimbulkan perpecahan antar golongan atau masyarakat. Perpecahan tersebut bukan bagian dari persatuan Indonesian yang diantaranya persatuan tersebut bertujuan untuk ketertiban umum.

Bertentangannya LGBT dengan Peraturan Perundang-undangan bisa dilihat dari Prambule UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan dasar Negara Indoneisa adalah Tuhan Yang Maha ESA dan dari isi Pasal 29 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya, Negara berdasar atas  Ketuhanan Yang Maha ESA.

Tidak hanya dalam UUD NRI Tahun 1945, LGBT juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang dimana isi dari Pasal tersebut adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak lain tidak bukan, hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual pasti bertujuan dan menginginkan suatu ikatan lahir bathin yang sah dijamin secara hukum. Tetapi tujuan dan keinginan tersebut tidak mungkin dapat dilangsungkan di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, konklusi dari akhir tulisan ini, keberadaan dan adanya LGBT di Indonesia bukan bagian dari HAM. Tetapi personal rights (Hak Asasi Pribadi) yang fundamental dari kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi. Seperti hak atas hidup, hak keyakinan beragama, dan hak atas bebas dari penyiksaan. 

Marilah melihat persoalan ini dengan objektif, LGBT merupakan penyimpangan dari ukuran umum dan bukan suatu kriminal atau kejahatan. Tidak ada manusia yang ingin lahir dalam keadaan menyimpang, pastilah semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini ingin menjalani kehidupan secara normal, tak terkecuali orang atau kaum LGBT.

Namun, jangan harap keberadaan LGBT dapat dilegalisasi atau dijamin secara sah oleh hukum, karena prilaku LGBT tersebut bertentangan dengan Pancasila, Peraturan Perundang-undangan, dan moralitas bangsa Indonesia.

*Penulis, adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Fakultas Hukum di Universitas Islam Suamtera Utara.

 6,704 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

VINUS TV

BERITA TERBARU

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

Bahaya Konsumsi Daging Kambing Berlebihan

TANGERANG | Umat Islam merayakan Iduladha 1442 H. Seperti diketahui, hari raya ini identik dengan hidangan berbahan dasar daging.  Selain sapi, daging kambing merupakan yang...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

PMII Tangerang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Warga Persoalkan Sekcam Balaraja Terkait Postingan “Negeri Para Bedebah!!!”

TANGERANG | Unggahan salah satu ASN Kabupaten Tangerang di media sosial mendapat perhatian serius dari warga. Bahkan dinilai meresahkan. Selain mempersoalkan independensi, materi postingan bersifat...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

Pajak Sembako, Cara Negara Kuras Kantong Rakyat

Oleh: Abdul Haris* PUBLIK tidak paham lagi jalan pikiran pemerintah. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok mendasar masyarakat dikenakan pajak pertambahan nilai. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...