LGBT Dalam Perspektif HAM, Ditinjau Dari Aspek Hukum

Oleh: Sayyid Nurahaqis

BAGI masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata LGBT. Sebuah singakatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Isitilah LGBT digunakan untuk sekelompok orang-orang atau komunitas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, dan transgender.

Keberadaan LGBT sendiri di Indonesia banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut, HAM).

Sedangkan mengenai tentang Hak Asasi Manusia tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia adalah negara hukum, penjelasan Indonesia Negara hukum tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan Basic Law Negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam Konstitusi juga mengatur tentang HAM, yang artinya mengenai tentang HAM dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tertinggi.

Selain Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, tentang HAM juga diatur dalam Peraturan Perundangan yang terkait, yaitu  UU No. 39 Thn. 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut, UU No. 39/ Thn. 1999).

Bila diulik lebih dalam mengenai keberadaan LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum, menimbulkan pertanyaan serius. Dimana keberadaan LGBT tersebut apakah merupakan bagian dari HAM atau LGBT tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasti semua sepakat bahwasanya Pancasila adalah sebuah ideologi Negara Indonesia yang merupakan falsafah hidup kepribadian masyarakat Indonesia. Selaian sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hakikatnya lebih tinggi dari hukum positif (Undang-undang).

Sila pertama Pancasila mungkin menjadi awal bertentangannya LGBT dengan ideologi dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah, “Ketuhanan Yang Maha ESA” tafsir maksud dari sila pertama ini adalah Indonesia negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Di dalamnya terdapat enam agama diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.

Dari ke-Enam Agama tersebut tidak ada yang membenarkan adanya penyimpangan orientasi seksual. Seperti hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), biseksual, dan merubah kodarat seksual manusia (transgender). Dalam agama tertentu pun juga tidak membenarkan adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan tali pernikahan, bahkan pernikahan sesama jenis.

Kemudian dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Mereka berpendapat atau menganggap bahwa keberadaan LGBT menimbulkan perpecahan, bukan persatuan di antara golongan masyarakat Indonesia. Dimana, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah “Persatuan Indonesia”.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang LGBT ditinjau dari aspek HAM dalam hukum, aturan mengenai tentang HAM di Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945  BAB XA. Dari BAB XA tersebut diturunkan menjadi Undang-undang  khusus mengenai tentang HAM, yaitu UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM.

Definisi HAM secara yuridis adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakn anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilinduingi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (bunyi isi, Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Kita harus menyepakati bahwa hak-hak kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi karena mereka adalah warga negara Indonesia. Seperti hak mengeluarkan pendapat, hak atas mendapatkan pendidikan, hak atas tidak disiksa, hak atas tidak diskriminatif, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Tetapi harus dicermati bahwa hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut bagi LGBT bukan semata-mata untuk legitimasi keberadaan LGBT. Dalam HAM tidak semua hak asasi fundamental, melainkan HAM terdapat terdapat degorasi (pengurangan atau pembatasan hak). Aturan degorasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dimana bunyi isi Pasal 28 J Ayat (2) adalah:

Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tidak hanya dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembatasan HAM atau degorasi juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 70, yang isinya hampir sama dengan Pasal 28 J Ayat (2).

Setelah memahami bunyi dari Pasal 28 J Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, menimbulkan beberapa pertanyaan serius mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Keberadaan LGBT tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia  atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Lihat Pancasila terkhusunya tafsir sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Sudah dipastikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan LGBT tidak mencerminkan nilai-nilai agama, moral bangsa Indonesia yang meyakini dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan menimbulkan perpecahan antar golongan atau masyarakat. Perpecahan tersebut bukan bagian dari persatuan Indonesian yang diantaranya persatuan tersebut bertujuan untuk ketertiban umum.

Bertentangannya LGBT dengan Peraturan Perundang-undangan bisa dilihat dari Prambule UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan dasar Negara Indoneisa adalah Tuhan Yang Maha ESA dan dari isi Pasal 29 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya, Negara berdasar atas  Ketuhanan Yang Maha ESA.

Tidak hanya dalam UUD NRI Tahun 1945, LGBT juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang dimana isi dari Pasal tersebut adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak lain tidak bukan, hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual pasti bertujuan dan menginginkan suatu ikatan lahir bathin yang sah dijamin secara hukum. Tetapi tujuan dan keinginan tersebut tidak mungkin dapat dilangsungkan di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, konklusi dari akhir tulisan ini, keberadaan dan adanya LGBT di Indonesia bukan bagian dari HAM. Tetapi personal rights (Hak Asasi Pribadi) yang fundamental dari kaum atau orang LGBT harus dilindungi dan dipenuhi. Seperti hak atas hidup, hak keyakinan beragama, dan hak atas bebas dari penyiksaan. 

Marilah melihat persoalan ini dengan objektif, LGBT merupakan penyimpangan dari ukuran umum dan bukan suatu kriminal atau kejahatan. Tidak ada manusia yang ingin lahir dalam keadaan menyimpang, pastilah semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini ingin menjalani kehidupan secara normal, tak terkecuali orang atau kaum LGBT.

Namun, jangan harap keberadaan LGBT dapat dilegalisasi atau dijamin secara sah oleh hukum, karena prilaku LGBT tersebut bertentangan dengan Pancasila, Peraturan Perundang-undangan, dan moralitas bangsa Indonesia.

*Penulis, adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Fakultas Hukum di Universitas Islam Suamtera Utara.

 7,265 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2021. Pada awal pemeriksaan,...

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

TANGERANG | Pegiat literasi dan Kepala Desa Gintung Kecamatan Sukadiri angkat bicara soal urgensi pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Terutama permintaan warga terkait...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Aslam Center Soroti Polemik PPDB Banten

TANGERANG | Polemik Penerimaan Peserta Didik Daru (PPDB) 2022 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Banten mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Aslam...

Melalui Diskusi Tematik, Perekat Demokrasi Latih Skill Komunikasi

TANGERANG | Diskusi tematik program USAID-Madani kembail digelar. Kali ini bertajuk Kepemimpinan: Teknik Menyampaikan Pendapatan dalam Rapat Dengar Pendapat. Kegiatan yang berlangsung di Waroeng Sunda...

Warga Tolak Pembangunan Gereja di Pagedangan

TANGERANG | Warga Kampung Cicayur I Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ramai-ramai menolak rencana pembangunan Gereja Katolik Benediktus di wilayahnya. Selain proses perizinan yang...

Warga Sukadiri Minta Pemda Dirikan SMPN Baru, Pegiat Literasi: Ini Sangat Urgen

TANGERANG | Pegiat literasi dan Kepala Desa Gintung Kecamatan Sukadiri angkat bicara soal urgensi pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Terutama permintaan warga terkait...

Ganggu Ketertiban Umum, Holywings di Tangerang Ditutup Permanen

TANGERANG | Tiga outlet Holywings di Kabupaten Tangerang ditutup secara permanen lantaran menganggu ketertiban umum. Penutupan Holywings sebagai tempat hiburan malam dinilai telah melanggar Peraturan...

Kejaksaan Terus Dalami Dugaan Korupsi Bosda, Sudah 100 Kepala Sekolah Dipanggil

TANGERANG | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2021. Pada awal pemeriksaan,...

Polres Serang Selidiki Dugaan Calo Kerja di Nikomas

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

Melalui FGD, Kolaborasi Gerakan Perempuan Tangerang Bangun Self Confidence

TANGERANG | Kolaborasi Gerakan Perempuan Tangerang yang terdiri dari HMI Cabang Jakarta Barat, Perempuan Merdeka, dan Perempuan Cisadane menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD). FGD yang...

HKTI Pusat Beri Mandat Ahmad Subadri Pimpin Banten

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Sekarang Tidak Ribet, Ini Cara Mengaktifkan SPPT Wilayah Tangerang

TANGERANG | Inovasi dan peningkatan layanan terus diupayakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang. Terlebih soal permohonan pengaktifan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak...

Di Kampung Markisa, KKN Mahasiswa UMT Kembangkan Literasi

KOTA TANGERANG | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) tahun 2020 difokuskan pada pengembangan dan penguatan literasi di masyarakat.   Hal itu...

Banten Berduka, Abuya Uci Cilongok Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah Cilongok Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Abuya Uci Cilongok tutup usia. Informasi yang dihimpun Vinus, Abuya...

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Sensasi Daging Burung Belibis, Kenyal dan Gurih

TANGERANG | Ayam dan bebek adalah jenis unggas paling sering dibuat olahan masakan. Tapi, selain kedua jenis unggas tersebut, ada satu lagi yang tak...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Kristen Ortodoks Syria dan Islam, Serupa Tapi Tak Sama

BELAKANGAN ini, sebenarnya sudah lama juga sih, kita mendengar gosip bahwa sekarang ada metode kristenisasi dengan meniru-niru agama Islam. Tetapi rupanya gosip itu berasal...

Generasi Muda, Kepemimpinan Nasional, dan Feodalisme

PERUBAHAN zaman akibat globalisasi dan perkembangan teknologi membuat pegeseran tata nilai, sikap, dan perilaku dari berbagai aspek kehidupan bermasyarkat dan bernegara. Dalam hal ini...

Gubernur Titipan Presiden Itu Bernama Penjabat

SETELAH pemerintah memutuskan Pemilu serentak dilakukan tahun 2024, beberapa kepala daerah yang masa jabatannya habis akan diganti oleh Penjabat (Pj). Setidaknya ada tujuh kepala daerah...

Kritik Ibnu Rusyd Terhadap Pemikiran Al Ghazali

Tulisan ini menanggapi artikel berjudul Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat, telah terbit sebelumnya. SELAMA bertahun-tahun, para cendekiawan menuduh Abu Hamid al Ghazali yang hidup...

Logical Fallacy, Beasiswa Pemuda Tangerang

DI TENGAH kesibukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam pembangunan infrastuktur, ada hal bernilai yang saat ini terlupakan: Pendidikan. Kita semua tahu, mencerdaskan bangsa merupakan salah...

Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat

DALAM lintas sejarah Islam, banyak figur penting yang ikut andil berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia. Di antara banyaknya tokoh besar muslim,...

Opini WTP Versus Korupsi Banten

BADAI korupsi kembali menyelimuti Pemprov Banten, justru di tahun terakhir kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy atau WH-Andika. Selain pengadaan lahan gedung UPT Samsat Malimping,...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Polres Serang Selidiki Dugaan Calo Kerja di Nikomas

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

HKTI Pusat Beri Mandat Ahmad Subadri Pimpin Banten

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

Seleksi Anggota Bawaslu Banten Sudah Dimulai, Ini Syaratnya

BANTEN | Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten resmi membuka tahapan pengumuman dan pendaftaran. Berdasarkan informasi yang Vinus terima, tahap...

Fokus Penanganan Stunting, Muhlis Minta Pemprov Alokasikan 100 Juta Per Desa

BANTEN | Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan 100 juta per desa untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Hal tersebut lantaran...

Korupsi Pengadaan Lahan, Polda Banten Tetapkan 4 Orang Tersangka

SERANG | Empat orang pejabat publik ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Stasiun Peralihan Akhir (SPA) sampah di Kabupaten Serang oleh Subdit Tipikor...

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Dibui 4,5 Tahun

SERANG | Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang membacakan amar putusan kepada terdakwa Yusro selaku mantan Kepala Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten...

Melalui Musyawarah Daerah, Andika Hazrumy Didaulat Jadi Ketua IKA Unpas Banten

BANTEN | Ikatan Alumni Universitas Pasundan (IKA Unpas) Koordinator Daerah Banten menyelenggarakan Halalbihalal dan Musyawarah Daerah, pada Minggu (22/05). Acara yang berlangsung di Hotel Ratu...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart

TANGERANG | Masyarakat Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang mendemo gudang Alfamart. Di Jalan Aria Jaya Santika, pada Rabu (26/02). Aksi yang dikoordinir oleh...