LEBAK | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak kini resmi masuk tahap operasional penuh, namun menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) PW Rangkasbitung menilai implementasi program ini masih jauh dari harapan.
Ketua Kumala PW Rangkasbitung, Idham Mufarrij Haqim, menyebut pelaksanaan MBG dipenuhi sejumlah dugaan praktik yang tidak sesuai prosedur dan indikasi maladministrasi.
Baca Juga
- KUMALA Soroti 100 Hari Kepemimpinan Hasbi–Amir, Tagih Janji dan Kritik Penanganan Huntara
- DPRD Banten Soroti Kualitas Makan Bergizi Gratis
“Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa program approve MBG ditargetkan mulai berjalan pada 24 November 2025. Namun berbagai kendala administrasi, lambannya verifikasi dokumen, serta dugaan penyimpangan prosedur membuat realisasi proyek mengalami keterlambatan cukup panjang,” ujar Idham, Rabu (26/11).
Menurutnya, proses persetujuan yang semestinya mengikuti standar operasional ketat justru minim transparansi dan kejelasan.
“Kondisi ini berpotensi mengarah pada maladministrasi, terutama dugaan kelalaian, penundaan tanpa alasan jelas, serta minimnya informasi ke publik. Ketidaktegasan instansi teknis dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan memperkuat kekhawatiran bahwa ada persoalan struktural yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Idham menegaskan, masyarakat dan pemangku kepentingan mendesak klarifikasi terbuka dari instansi terkait terkait status approve MBG, termasuk apakah ada pelanggaran prosedur atau kepentingan tertentu yang menghambat program.
“Kami meminta dilakukan audit, evaluasi menyeluruh, serta tindakan korektif, mengingat keterlambatan proyek ini berdampak pada layanan dan kepentingan masyarakat secara luas,” tegasnya. | Fjr
