spot_img
spot_img

Kades Sumurbandung Perintahkan BPD Rekrut Tenaga Kerja, Mahasiswa Hukum: Langgar Aturan

Foto: Surat Pemerintah Tugas yang dikeluarkan Kepala Desa Sumurbandung Kecamatan Jayanti.

TANGERANG | Belakangan beredar luas surat perintah tugas Kepala Desa Sumurbandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang soal rekrutmen tenaga kerja.

Isi surat yang ditandatangani Ahmad Jajuli selaku Kepala Desa Sumurbandung itu memerintahkan kepada beberapa orang termasuk ketua BPD untuk menjadi tim rekrutmen tenaga kerja di beberapa perusahaan yang berdomisili di wilayahnya tersebut.

Surat bernomor 05/SPT/Ds.Smb/III/2022 itu memerintahkan kepada tim rekrutmen tenaga kerja untuk mengakomodir permintaan kebutuhan karyawan di perusahaan yang ada di wilayah Desa Sumurbandung.

Baca Juga

Selain itu, tim rekrutmen diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan terkait kebutuhan karyawan di masing-masing perusahaan yang ada di Desa Sumurbandung.

Di tempat terpisah, Abu Sidik selaku Mahasiswa Hukum asal Tangerang menyoroti perihal surat tugas tersebut. Katanya itu salah kaprah. Keliru bahkan harus segera ditegur. Ada aturan yang dilanggar. Tepatnya melampaui kewenangan sebagai kepala desa.

Masih menurut Abu sapaan akrabnya, surat perintah tugas yang ditandatangani Kepala Desa Sumurbandung itu terlihat aneh dan sangat janggal. Harus ada yang menelusuri. Apa motifnya?

Keanehan itu terlihat dari kapasitas dan posisi yang diberikan tugas pada surat yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret tahun 2022.

Posisi dan kapasitas ketua BPD dalam surat tugas itu menandakan ketidakpahaman seorang kepala desa terkait tugas dan wewenang dalam pemerintahan.

“Kalau kita lihat, Kades itu kan posisinya sebagai eksekutif dan BPD sebagai legislatif. Masa ‘bupati’ merintahkan ‘dewan’. Lebih aneh lagi dewannya mau itu diperintah,” ucapnya pada Senin (23/05).

Persoalan ini menurut Abu, menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Terutama pada pola pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Pola pembinaan yang selama ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas, baik kepala desa maupun perangkatnya dirasa gagal dan perlu ada evaluasi.

“Hasilnya tidak jauh berbeda jika pola pembinaan yang dilakukan tetap sama. Berangkat keluar daerah. Dikumpulkan dalam satu ruangan dengan desa-desa lain,” kata Abu.

Pola pembinaan dengan peningkatan kapasitas, menurut Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini akan jauh lebih baik dan mengena jika pelaksanaannya tidak melibatkan banyak orang. “Semakin sedikit orang akan lebih fokus untuk menerima materi,” katanya.

Sementara itu, saat dihubungi Vinus, Kepala Desa Sumurbandung tidak membantah telah mengeluarkan surat tugas tersebut. “Awalnya hanya LPM tapi BPD dan Karang Taruna juga ingin di-SK-kan,” kata Ahmad Jajuli melalui pesan WhatsApp. |Fir

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart