Dalam kerangka demokrasi representatif. Secara teoritis, lembaga legislatif adalah saluran distribusi keadilan. peran mereka sangat krusial dan substansial, salah satunya ialah mengadvokasi keadilan yang sejatinya menempatkan kepentingan rakyat umum diatas kepentingan pribadi atau parpolnya.
Faktanya, mereka kerap mempertontonkan paradoks-paradoks. Bukannya menjadi kanal aspirasi kepentingan umum, justru mereka menjelma menjadi sumber ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Fenomena ini mendeskripsikan betapa krisisnya politik representatif rakyat di legislatif.
Akumulasi perasaan marah dan kecewa yang telah bersemayam lama dalam denyut nadi publik, meledak. Rakyat merasa amanahnya dikhianati.
Baca Juga
- Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang Tegas Menolak Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD
- Resensi Buku: Muhammad Saw dan Karl Marx
FORMAPPI mencatat, sejak 2019-2024, tuan-tuan anggota legislatif hanya menyelesaikan 27 dari 262 RUU hanya 10,26%. Artinya kinerja legislasi mereka sangat minim, bahkan produk UU yang dihasilkan justru cacat dan lebih layak masuk keranjang sampah. UU yang mereka hasilkan lebih banyak menguntungkan Kekuasaan Eksekutif, ketimbang tuan mereka (Rakyat).
Padahal mereka adalah representasi dari rakyat, yang esensinya niscaya bertindak atas nama rakyat. Bukan elit. Disparitas ini bukan sekadar angka statistik. Melainkan simbolisme ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Jika Marx menggambarkan pertentangan kelas: antara pemilik modal vs proletariat (buruh, nelayan, petani, dsb). Justru di negeri ini muncul ketimpangan baru, antara rakyat yang bekerja keras untuk hidup yang layak dan wakil rakyat yang hidup sangat layak dari uang rakyat. Tai memang.
Seruan membubarkan DPR merupakan artikulasi emosional dari kulminasi kekecewaan publik terhadap perilaku para anggota DPR. Namun, jika di letakkan dalam kerangka teoritik distribusi kekuasaan negara, pembubaran DPR akan menjadi langkah regresif bagi demokrasi.
Trias politik dalam sejarahnya dirumuskan justru untuk memastikan adanya mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan. Tanpa DPR, fungsi kontrol legislatif akan lenyap, dan eksekutif menjelma menjadi kekuasaan absolut, yang rawan penyalahgunaan.
Kendati demikian, keliru jika suara-suara sipil rakyat dituding sebagai ekspreso irasional (Tolol) atau tuntutan yang lahir dari ketidaktahuan (Bodoh). Secara Fenemonelogi politik, teriakan teriakan sipil sesungguhnya menyimpan makna yang dalam, yaitu krisis representasi akut.
Di balik tuntutan ekstrem demontrasi, jelas pesannya; legitimasi DPR sebagai rumah aspirasi kian tergerus oleh praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Arogan, tidak ada otaknya, dan absennya keberpihakan yang nyata pada kepentingan rakyat.
Fenomena ini tidak bisa hanya sekadar d pahami sebagai ekspresi kemarahan sesaat. Melainkan refleksi kegagalan struktural dalam menjalankan mandat representatif.
Sejarah politik Indonesia mengajarkan bahwa dekrit membubarkan lembaga legislatif, seperti yang dilakukan Soekarno, maupun Gus Dur, sesungguhnya memiliki benang merah, bukan hanya destruksi kelembagaan. melainkan, upaya reset institusional, ketika DPR gagal menjalankan fungsi representatifnya.
Dalam demokrasi modern, membubarkan DPR bukanlah langkah solutif. Sebab, demokrasi tidak akan mungkin dapat di perbaiki, dengan cara merusak atau menghilangkan salah satu pilar utamanya.
Sekarang yang kita butuhkan adalah langkah korektif progresif untuk melakukan PERTAUBATAN STRUKTURAL. Sehingga DPR kembali ke khitahnya sebagai rumah aspirasi rakyat.
Rakyat yang sadar, kritis dan artikulatif justru baik bagi demokrasi. Pemerintah terbantu membaca keadaan.
Justru yang berbahaya, ketika rakyat diam membisu. Takut menyatakan pendapat dan aspirasinya. Tapi, seketika meledakkan kekecewaan dengan marah.
Kebuntuan komunikasi dalam waktu tertentu bisa melahirkan amuk. peristiwa kemarin sudah cukup memberi kita hikmah.
*Ditulis oleh: Sekretaris Umum PMII Cabang Kabupaten Tangerang.
