Banjir yang merendam berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang, bukan sekadar dampak curah hujan tinggi. Melainkan cermin kegagalan tata kelola lingkungan dan infrastruktur.
Musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu menuntut pemerintah harus cepat, terukur, dan serius. Untuk menangani banjir yang terjadi di kota seribu satu industri ini.
Dalam penelusuran terhadap seluruh wilayah yang terdampak banjir, pemerintah daerah harus serius bekerja dalam mengidentifikasi masalah ini. Terlebih pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar.
Baca Juga
- AMT Desak Pemkab Tangerang Cairkan Kompensasi Petani Terdampak Banjir
- Banjir Melanda Tangerang, Aktivis HMI Soroti Kinerja Tagana Dinas Sosial
Jika banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang sangat besar, menyebabkan luapan irigasi/drainase yang sudah tidak lagi bisa menampung air. Ditambah minimnya serapan air di daerah tersebut. Pemerintah harus hadir untuk dapat merumuskan solusi jangka panjang.
Masyarakat berhak memperoleh rasa aman dan nyaman, dalam situasi bencana seperti ini. Pemerintah juga harus dapat menjamin keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera kedepannya. Jika terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang sama seperti ini, atau bahkan lebih tinggi.
Persoalan semakin meluas ketika banjir bercampur dengan limbah pabrik, seperti yang terjadi di Kecamatan Tigaraksa lebih tepatnya di Kampung Seglog Desa Pasirbolang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menangani hal tersebut.
Permasalahan limbah pabrik ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya bersikap reaktif saat dampak sudah dirasakan masyarakat, tetapi proaktif melakukan audit lingkungan secara berkala.
Upaya ini penting untuk menjaga kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta memastikan akuntabilitas di tengah musibah banjir yang melanda berbagai daerah yang ada di Kabupaten Tangerang.
Dalam konteks pendanaan, Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang dapat dimanfaatkan secara strategis sebagai instrumen pendukung untuk penanganan bencana ini. Makna CSR dan fungsi penggunaanya menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan, untuk memberikan manfaat yang kongkret bagi masyarakat terdampak.
Momentum ini seharusnya jadi waktu yang tepat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur, khususnya dalam pengelolaan serapan air yang dilakukan oleh bidang pekerjaan umum (PU). Agar pembangunan tidak lagi mengorbankan manusia dan lingkungan.
Partisipasi warga harus dilibatkan secara aktif dalam proses mitigasi bencana. Warga setempat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi wilayahnya, termasuk titik-titik rawan banjir yang sering terabaikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, penanganan banjir di Kabupaten Tangerang harus ditempatkan sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekadar respon sesaat terhadap tekanan publik. Pemerintah dituntut untuk hadir tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudahnya dalam bentuk pencegahan, pemulihan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Di sinilah ukuran keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang benar-benar diuji: sejauh mana ia mampu melindungi warganya di saat paling rentan.
*Ditulis oleh: Kabid Pengembangan Anggota Organisasi Himatangbar.
