SERANG | Samsul Bahri aktivis Kota Serang pemilik sapaan akrab Samsul beberkan borok Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang.
Hal itu dilakukan Samsul lantaran ia merasa geram terhadap pihak management RSDP Kabupaten Serang yang diduga kuat tidak berpihak terhadap tenaga kesehatan (Nakes).
Kepada media, Samsul menyampaikan bahwa merasa miris lantaran ada beberapa temannya yang mengaku belum mendapatkan insentif Covid-19 pada Februari sampai dengan Desember 2022 bahkan sampai hari ini.
Baca Juga
- Grand Launching, Perumahan Puri Harmoni Indah Terjual 292 Unit
- KH Matin Syarkowi Sebut Ahmad Nuri Layak Jadi Pj Wali Kota Serang
“Padahal insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) terkait penanggulangan Covid-19 semestinya dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan besaran yang sudah diputuskan pemerintah,” ujar Samsul, pada Kamis (31/8/2023).
Selain itu, pihaknya juga dapet aduan dari Nakes lainnya yang mengaku hanya mendapat insentif beberapa bulan saja bahkan besaran rupiah yang diterima juga tidak sesuai dengan insentif kepada perawat yang semestinya mendapatkan Rp7,5 juta/bulan.
“Saya terakhir kali mendapat insentif pada Januari-Desember 2020 lalu, besaranya pun tidak sesuai dengan peraturan mentri atau apalah yang pasti di sini kami dituntut kerja ekstra sementara hak kami tidak diberikan secara penuh, bahkan honor bulanan aja 1,8 THR Cuma 500 Ribu,” ucapnya sembari tirukan aksen tenaga kesehatan yang mengaku padanya.
Ia juga menegaskan bahwa, perawat tidak boleh terus berdiam diri atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh manajemen RSDP Kabupaten Serang.
“Untuk teman teman perawat yang belum mendapat haknya, atau haknya jauh dari kata layak atau tidak sesuai dengan aturan kementerian tenaga kerja baiknya kita tempuh sama sama baik melalui meja hijau atau melalui mediasi yang pasti saya membuka diri untuk berjuang bersama sama merebut hak hak perawat,” tegasnya
Dirinya juga memastikan akan membuat pelopran ke pihak direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Subdit Tipikor Polda Banten terkait temuan ini yang teman teman sampaikan.
“Saya juga meminta BPK untuk mengaudit keuangan RSDP beserta direkturnya, saya juga meminta DPK PPNI Komisariat RSDP agar proaktif membela teman-teman Nakes,” tandasnya. |We
