LEBAK | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak (AML) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Selasa (03/03), sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Massa aksi terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta KUMALA.
Situasi sempat memanas karena Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, tidak kunjung menemui massa. Sejumlah mahasiswa membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Bahkan, beberapa peserta aksi sempat memanjat pagar Pendopo Bupati untuk memastikan keberadaan kepala daerah tersebut.
Baca Juga
- Mahasiswa dan Warga Cigemblong Desak Pemkab Lebak Soal Ruas Jalan Rusak
- Aksi Demo Warnai Hari Jadi Ke-179 Kabupaten Lebak
Koordinator aksi, Musail Waedurat, menyebut demonstrasi itu sebagai bentuk evaluasi atas kinerja satu tahun kepemimpinan daerah. Ia menilai masih banyak program yang belum berjalan optimal, terutama di sektor pendidikan, penataan alun-alun, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banyak janji kampanye yang belum diwujudkan. Karena itu, kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan memberikan rapor merah atas satu tahun kepemimpinan ini,” ujar Musail.
Musail mengungkapkan terdapat 14 poin tuntutan yang dibawa mahasiswa. Di antaranya mendesak transparansi dugaan permainan tender rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung senilai Rp4,9 miliar, pengusutan dugaan pungutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, serta audit Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar tepat sasaran.
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara desa dan kota, pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung, audit anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet senilai Rp1,3 miliar, penertiban truk pasir yang beroperasi di luar jam ketentuan, hingga klarifikasi belanja pakaian dinas kepala daerah dan pejabat eselon II yang disebut mencapai lebih dari Rp350 juta.
“Kami hari ini secara tegas memberikan rapor merah kepada Bupati dan Wakil Bupati. Satu tahun bukan waktu yang singkat. Seharusnya sudah mampu membaca arah kebijakan dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya. | Fjr
