spot_img
spot_img

Respons Surat Eksekusi Pembongkaran Kios Cikupa, Praktisi Hukum: Itu Ilegal

Foto: Praktisi hukum Diki Purnama Jaya, S.H., M.H.

TANGERANG | PT Langkah Terus Jaya akan melakukan pembongkaran sejumlah kios yang ditempati warga di atas tanah kas Desa Cikupa.

Hal itu terungkap melalui surat pemberitahuan pembongkaran kios oleh PT Langkah Terus Jaya. Eksekusi akan dilaksanakan pada Rabu 30 Maret 2022 pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Merespons surat yang ditandatangani Direktur Utama PT Langkah Terus Jaya tersebut, praktisi hukum Diki Purnama Jaya, S.H., M.H angkat bicara. Katanya hal itu telah menyalahi aturan alias cacat hukum.

Baca Juga

Diki menerangkan, agenda penggusuran terhadap 32 Kepala Keluarga (KK) oleh perusahaan kontraktor tersebut telah mengengkangi aturan.

Dia menjelaskan, dalam perjanjian antara mantan Kepala Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya tidak sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Sebab, lanjut Diki, perjanjian antara pemerintah desa setempat dan pihak pengembang tidak diputuskan melalui Musdes. Sementara pemerintah desa tidak pernah membicarakan hal tersebut kepada warga.

“Hanya memanggil warga ketika telah terjadi perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) antara mantan Kades Cikupa dengan PT Langkah Terus Jaya. Kemudian warga akan diberi uang kerohiman ganti bangunan senilai 400 ribu rupiah perluas bangunan,” ungkapnya, pada Selasa (29/03).

Tenaga Ahli Kemendesa itu menuturkan, PT Langkah Terus Jaya mengabaikan Perbup Tangerang No. 77 tahun 2021 pasal 38. Seharusnya, kata Diki, dalam pemanfaatan BGS wajib disertai dengan izin tertulis dari Bupati.

“Jadi selama belum mendapatkan izin dari Bupati Tangerang, maka dilarang melakukan kegiatan apa pun di lokasi rencana pembangunan,” tegas Diki.

Atas dasar itulah, Diki menganggap sangat tidak elok jika penggusuran terhadap 100 orang tersebut terus dipaksakan, apalagi jika dilihat dari aspek dasar kepemilikan lahan atau atas haknya.

Kata Diki, warga di lokasi kas Desa Cikupa itu sudah mendiami sejak tahun 50an. Sekarang sudah mempunyai anak-cucu.

Bahkan, sebagian dari mereka mempunyai bukti pembayaran pajak SPPT tahun 90an, serta mengantongi Letter C tahun 1989. Sayangnya Pemerintah tidak kunjung menerbitkan sertifikat yang sudah dimohonkan.

“Jadi ketika pihak Desa Cikupa tidak dapat membuktikan kepemilikan lahannya maka proses pengambilalihan lahan pun menjadi ilegal. Meskipun penggusuran paksa itu melibatkan aparat TNI-Polri, tetap saja ilegal,” tandasnya. |We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart