PANDEGLANG | Forum BEM Pandeglang menilai adanya indikasi praktik korporasi serta permainan harga material dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang.
Mereka mendesak lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk turun melakukan pemeriksaan, agar program yang bersumber dari APBN itu benar-benar sesuai ketentuan.
Koordinator Forum BEM Pandeglang, Rapiudin mengatakan, bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga terkait dugaan pungutan oleh oknum tertentu, termasuk yang diduga melibatkan pihak aspirator dan tim teknis di lapangan.
Baca juga
- Siswa Pandeglang Sebrangi Sungai Demi Sekolah
- Massa Aksi Kembali Desak Pemkab Pandeglang Batalkan Kerja Sama Sampah
“Program BSPS ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak. Namun kami menemukan adanya dugaan praktik korporasi dan permainan harga material di sejumlah titik bantuan,” ungkap Rapiudin, Kamis (19/11).
Menurutnya, permainan harga material itu dapat berdampak pada kualitas bangunan yang diterima para penerima manfaat. Rapiudin menilai perilaku kapitalisasi berlebihan dalam program publik berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi berkaitan dengan hak warga miskin untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami meminta pihak pengawas menindak tegas dugaan permainan harga yang tidak sesuai RAB,” tegasnya.
Forum BEM Pandeglang juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti pelaksanaan program BSPS, terutama terkait dugaan keterlibatan oknum aspirator dan anggota DPR RI Komisi V.
“Kami mendorong KPK untuk memeriksa seluruh pihak yang berkaitan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. | Fjr
