spot_img
spot_img

Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Madrasah, Ketua DPRD Tangerang Dilaporkan ke KPK

Foto: Gedung KPK (Istimewa).

TANGERANG | Kabar mengejutkan datang dari salah seorang warga asal Pantura Kabupaten Tangerang Hendri Munandar. Ia mengaku telah melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten beberapa waktu yang lalu.

Pelaporan tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dana hibah madrasah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2022.

Kepada Vinus Hendri Munandar mengungkapkan, laporan itu dibuat setelah mendengar ada 16 madrasah di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang mendapat dana hibah senilai Rp1,7 miliar.

Baca Juga

“15 madrasah masing-masing mendapat Rp100 juta. Satunya lagi Madrasah Al Hasaniah dapat Rp200 juta,” ungkap Hendri pada Senin, (12/12).

Namun setelah dilakukan penelusuran, lanjut Hendri, setiap madrasah yang mendapatkan dana hibah tersebut diminta menyerahkan sebesar 30 persen dari nilai bantuan kepada orang yang diduga utusan ketua dewan.

“Saya sudah laporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ini ke KPK dan Kejati Banten pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu,” ucapnya.

Lebih lanjut Hendri menjelaskan, menurut informasi yang ia terima, ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait pembagian dari dana hibah tersebut.

“Informasi yang didapat, ternyata ada rapat untuk menyepakati jika dana hibah itu telah ditransfer dinas pendidikan, maka 30 persennya disisihkan kemudian diserahkan kepada Kesatuan Kerja Madrasah (KKM),” ujarnya.

“Nah melalui KKM inilah dana yang 30 persen tadi diserahkan kepada pihak ketua dewan,” terangnya.

Ia menambahkan, dari hasil rapat itu juga menyepakati total besaran nominal yang harus disisihkan seluruhnya itu sebanyak 35 persen dari dana yang diterima oleh setiap madrasah.

“Rinciannya itu 30 untuk ketua dewan yang diserahkan melalui KKM, 4 persen untuk operasional kepala sekolah, dan 1 persennya untuk operasional kegiatan KKM,” jelasnya.

Atas kejadian ini, Hendri berharap, baik KPK maupun Kejati Banten agar laporannya itu bisa segera ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak yang terlibat atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Korupsi ini harus segera ditindaklanjuti. Terlebih dana yang dikorupsi itu adalah dana bantuan untuk madrasah,” pungkasnya.

Vinus telah berusaha menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta konfirmasi terkait persoalan tersebut. Sampai berita ini ditayangkan, pesan itu terlihat checklist satu atau tidak aktif. |HR

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart