PANDEGLANG | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.
Aksi yang berlangsung di Pendopo Bupati Pandeglang dan Bundaran Tugu Jam Alun-alun itu menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang. Dalam satu tahun kepemimpinan Dewi–Iing, mahasiswa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah signifikan dalam menyelesaikan persoalan mendasar, khususnya di sektor pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan massa aksi, angka putus sekolah di Pandeglang mencapai 42.415 jiwa. Program wajib belajar yang seharusnya inklusif dan disertai pembiayaan penuh bagi keluarga prasejahtera pun dinilai belum sepenuhnya terealisasi secara merata.
Baca Juga
- Pengacara Al Amin Gugat Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang soal Jalan Rusak
- Massa Aksi Kembali Desak Pemkab Pandeglang Batalkan Kerja Sama Sampah
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada wilayah terpencil dan rentan. Mereka juga mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Putus Sekolah berbasis desa atau kelurahan, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Dandi Ramadan, menegaskan tingginya angka putus sekolah membutuhkan perhatian serius serta kebijakan yang konkret.
“Data terbaru menunjukkan angka anak putus sekolah mencapai 42.415 jiwa. Ini menjadi sinyal kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Dandi, Jumat (27/02).
Selain pendidikan, ia juga menyoroti angka kemiskinan di Pandeglang yang mencapai 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap akses pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.
“Permasalahan lain yang turut memperburuk situasi adalah ketimpangan infrastruktur. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi keterbatasan akses serta sarana dan prasarana pendidikan,” ungkapnya.
Dandi menambahkan, persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta seluruh elemen masyarakat agar solusi yang dihadirkan tidak bersifat sementara.
“Upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan program bantuan pendidikan serta pencegahan putus sekolah, agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik,” tutupnya. | Fjr
